Kasus 44 OTT di Jatim Segera Disidangkan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 21 Des 2018 12:33 WIB

Kasus 44 OTT di Jatim Segera Disidangkan

SURABAYAPAGI.com - Menjelang akhir tahun 2018, Kordinator Unit Pencegahan Pungli (UPP) Provinsi Jatim telah membongkar 44 kasus operasi tangkap tangan, atau OTT. Dari jumlah tersebut, kasus paling banyak didominasi pada pelayanan publik. Misalnya, pelayanan SIM, lembaga pendidikan, kantor perizinan, dan pelayanan di tingkat desa. "Kasus OTT paling banyak masih seputar itu, dan sudah dibawa ke ranah hukum," ujar Kordinator Unit Pencegahan Pungli (UPP) Provinsi Jatim Kombes Pol Damar Basri, kemarin. Terkait dengan itu, perwira menengah dengan tiga melati di pundak itu melakukan sosialisasi mengenai bahayanya pungli. Harapannya, tidak ada lagi pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jatim, khususnya Gresik. Dalam sosialisasi yang berlangsung di salah satu hotel di Gresik tersebut juga melibatkan semua unsur. Baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pejabat Pemerintah dan BPN. Para peserta yang hadir terdiri dari tiga kabupaten/kota. Yakni Gresik, Madura, dan Surabaya. Ia menambahkan, semula keberadaan tim saber pungli tidak hanya melakukan sosialisasi. Namun, sejumlah penindakan juga dilakukan. Puluhan pejabat pemerintah telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Namun, tidak semua perkaranya masuk ranah hukum. Pengawasan pengelolahan anggaran harus dilakukan dengan ketat. Karena itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi atau melaporkan jika ada temuan di lapangan terkait tindakan pungli kepada pihak terkait. "Mari bersama-sama mengawasi pelayanan di kantor pemerintah desa maupun pelayanan di kantor kepolisian. Di Gresik misalnya, yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM, tambahnya. Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro menuturkan, kegiatan tersebut melibatkan Babinkamtibmas. Sebab, posisinya merupakan ujung tombak kepolisian yang ada di desa. "Dengan ilmu pengetahuan yang didapat, mereka bisa tahu penggunaan anggara desa. Lebih utama lagi soal pengawasannya, tandasnya. Gr-02

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU