SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kader partai politik kerap terjerat kasus korupsi karena sumber dana tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai.
Menurut Bamsoet, sumber pembiayaan partai yang tidak mencukupi, seperti dari APBN, kerap menyuburkan praktik korupsi. Terutama saat partai memiliki agenda yang memerlukan banyak biaya, seperti munas, rapimnas, dan rakernas.
"Semua membutuhkan biaya dan sumber. Sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk di parlemen, di pemerintahan," kata Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet juga menyinggung soal pemilihan wali kota dan gubernur yang memerlukan biaya cukup besar. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah syarat rekomendasi seorang calon bupati, wali kota atau gubernur yang membutuhkan biaya milyaran.
"Itu dikukuhkan dan ada harganya. Kemarin itu untuk bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Untuk gubernur bisa ratusan miliar, bahkan bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar, paling murah Rp 50 miliar," jelas Bamsoet.
Bamsoet pun tak heran jika banyak pihak yang meletakkan kepentingan kepada partai politik sekarang ini. Karena saat pemilu atau pilkada dana yang sudah diberikan diharapkan bisa kembali.
"Kalau untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi. Modalkan saja Rp50 miliar. Begitu menghadapi pilkada tahun depan sudah balik modal," ujarnya. Jk
