Kabar Mahasiswa Demo, Hoaks

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Seluruh Indonesia (SI), Muhammad Nurdiyansyah menegaskan, informasi yang beredar akan adanya aksi unjuk rasa atau demo pada Senin (14/10/2019) tidak benar. "Itu tidak benar (ada demo). Informasi hoaks ini," ujar Nurdiyansah.
Wartawan SurabayaPagi,
Jaka Sutisna

Menurut Nurdiansyah, yang juga merupakan presiden mahasiswa di IPB, tidak ada mahasiswa atas nama BEM SI yang ikut dalam aksi itu. "Tidak ada, besok (Senin) tidak ada agenda aksi dari BEM SI," jelasnya. Ia mengatakan, akan ada aksi lanjutan. Namun, Nurdiansyah belum memastikan kembali kapan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI akan melakukan aksi lanjutan kembali.

"Kalau ada pergerakan dari mahasiswa akan dikabarkan kembali," tuturnya. Sebelumnya, melalui pesan berantai diinformasikan akan ada aksi unjuk rasa di kawasan DPR.

Dalam pesan itu, disebut ada 2.000 mahasiswa yang nantinya hadir dalam aksi unjuk rasa itu. Adapun dalam pesan itu, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut revisi UU KPK dengan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Kedua, menolak revisi RKUHP dan mendorong pemerintah untuk bersikap mengenai pembakaran hutan Riau. Ketiga, mereka juga menolak UU KPK.

Sementara itu, polisi juga belum mendapatkan pemberitahuan dari pihak yang hendak unjuk rasa.

"Belum ada info pemberitahuan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

Soal pengamanan, Argo mengatakan Sabhara Nusantara dan Brimob Nusantara sudah lama bersiaga di Jakarta.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir juga meminta mahasiswa tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Saya harapkan mahasiswa tidak demo dan kembali ke kampus. Kemarin saya mendengar pernyataan mahasiswa dan saya sangat senang karena tidak mau dia demo daripada ditunggangi yang tidak punya kepentingan yang sesuai dengan tujuan mahasiswa," ujar Menristekdikti di Jakarta, kemarin.

Nasir menjelaskan apa yang dilakukannya itu bukan untuk menekan atau mengekang tapi semata-mata mengajak mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyelesaikannya dengan berdiskusi, bukan dengan aksi demonstrasi di jalanan.

"Kalau urusan undang-undang, kita bisa melalui jalan konstitusi melalui mahkamah konstitusi. Kalau itu urusannya Rancangan Undang-undang maka bisa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan masukan."

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mengajak mahasiswa untuk mengadakan dialog dan rektor juga tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo. Melainkan mengajak ke kampus untuk diskusi.

Nasir juga menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak mau lagi ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Hal itu dikarenakan kekhawatiran ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu dan tidak tercapai keinginan mahasiswa.

"Oleh karena itu saya harapkan mahasiswa tidak demo dan kembali ke kampus. Kalau di kampus jelas dan bukan demo," tukas dia.

Nasir juga optimistis tidak akan ada aksi unjuk rasa menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Jokowi Belum Bereaksi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum buka suara terkait rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi tak menjawab saat ditanya oleh wartawan soal Perppu KPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10).

Awalnya, Jokowi menjawab sejumlah pertanyaan seputar pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hari ini.

Presiden terpilih itu mengaku membahas sejumlah hal, mulai dari tantangan ke depan, baik dari dalam dan luar negeri, rencana amendemen UUD 1945, serta peluang PAN bergabung dalam koalisi.

"Hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua-ketua umum, sehingga kita memiliki visi yang sama, bagaimana menghadapi, kita tahu apa yang harus kita kerjakan," ujar Jokowi.

Setelah menjawab semua pertanyaan seputar pertemuan Zulhas, Jokowi mengakhiri sesi tanya jawab. Ia kemudian hendak bergegas ke dalam Istana Merdeka, meninggalkan para wartawan.

Jokowi yang masih berada di hadapan awak media tak merespons pertanyaan soal Perppu KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih terus berjalan meninggalkan awak media tanpa jawaban soal Perppu KPK.

Sikap pejabat di lingkungan Istana juga tak berbeda jauh. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tak tahu soal penerbitan Perppu KPK.

"Enggak tahu saya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan Jokowi masih mendengarkan masukan sejumlah pihak terkait rencana penerbitan Perppu KPK. Menurutnya, kemungkinan Jokowi masih memerlukan waktu untuk mengeluarkan aturan pengganti UU KPK yang baru itu.

"Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita liat aja perkembangan. Saya sih kok (merasa) sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya," ujar Adita.

Senada, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Jokowi tak bisa ditekan dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk soal Perppu KPK. Ia meminta mahasiswa tak mengancam Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK tersebut.

"Jangan main deadline. Enggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara," tuturnya.

Ngabalin belum mendapatkan informasi apakah Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Politikus Golkar itu hanya menegaskan agar mahasiswa atau masyarakat tak mengancam Jokowi.

"Jadi enggak bisa orang main ancam ke presiden. Ini kepala negara," ujarnya.