SURABAYAPAGI.com - Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ribuan Muslimat NU dan para ulama Pondok Pesantren Al-Ittihad, kabupaten Cianjur Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2019.
Presiden menyampaikan beberapa klarifikasi. Terutama terkait isu-isu hoax yang dialamatkan ke dirinya. Salah satunya, masalah kriminalisasi ulama.
"Tolong disampaikan kepada saya, ulamanya siapa (yang dikriminalisasi)," kata Jokowi.
Ia meminta publik juga harus memahami, apa itu kriminalisasi dan apa itu proses hukum. Sejauh ini, yang terjadi adalah proses hukum karena ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukan kriminalisasi.
"Kalau ada yang tidak bersalah kemudian dimasukkan ke sel, nah itu baru kriminalisasi," kata mantan Gubernur DKI itu.
Banyak yang membuat kabar bohong. Hal ini kata Jokowi, tidak terlepas dari masalah politik, terutama jelang perhelatan pemilu. Untuk pilpres dan pemilu legislatif, akan dilakukan pada 17 April 2019.
Isu-isu hoax itu, menurut Jokowi sengaja dibuat untuk menimbulkan keresahan masyarakat. "Dibuat isu-isu supaya di bawah resah," katanya.
Isu lain yang sering ia sampaikan, adalah ia dituding PKI dan antek asing. Padahal, menurutnya PKI baru dibubarkan 1965, ia lahir 1961. Tidak ada PKI balita.
Antek asing juga begitu. Padahal, kata Jokowi, dalam empat tahun ini pemerintah yang dipimpinnya bisa mengambil alih pengolahan blok migas yang awalnya dikelola perusahaan asing.
Ia mencontohkan Blok Mahakam di Kalimantan, Blok Rokan di Riau, dan PT Freeport di Papua.
"Logikanya enggak masuk, tapi ada yang percaya. Karena sudah panas kemakan oleh fitnah-fitnah seperti itu," katanya.
Maka, ia mendukung apa yang dilakukan Muslimat NU. Sebelumnya memang ada deklarasi anti hoax, fitnah dan ghibah.
Maka untuk menghindari termakan fitnah dan hoax, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap informasi bisa disaring. Tidak langsung percaya.
"Ini namanya isu fitnah. Kalau kita tidak menyering jadinya akan sangat berbahaya bagi bangsa ini," kata Jokowi.
