SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo mengaku diminta oleh presiden untuk menyelsaikan perbedaan cara pandang nelayan dengan pemerintah terkait kebijakan yang telah ditetapkan selama ini.
Selain itu, Jokowi juga meminta Edhy agar memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan para nelayan.
"Yang jelas perintah Pak Presiden dua hal kepada saya, untuk memperbaiki hubungan dengan para nelayan yang katanya selama ini ada perbedaan antara penilaian pemerintah dan penilaian nelayan itu sendiri," jelas Edhy di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).
Tidak berhenti disitu, presiden juga meminta agar ia dapat meningkatkan budidaya perikanan. Lebih lanjut, Edhy juga menyoroti mengenai kebijakan yang dilakukan oleh mantan Menteri KKP sebelumnya terkait penenggelaman kapal yang dinilai melanggar peraturan.
Menurutnya, jika kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai melanggar aturan dilaksanakan demi menjaga kedaulatan negara, maka tindakan itu perlu untuk dilakukan.
Ada orang yang sudah diingatkan sudah dilaksanakan melakukan pelanggaran gitu ya kita harus lakukan kenapa karena ini jalan terakhir. Tidak ada negosiasi apa pun dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, jelas dia.
Kebijakan untuk menenggelamkan kapal dinilai menjadi opsi terakhir.
Menurutnya, pembinaan hukum diperlukan kepada masyarakat dikarenakan tidak semua nelayan memahami aturan aturan yang diterapkan.
Jangan langsung dihukum. Ini yang mau kita jalankan. Jangan tiba tiba hukum hukum hukum tapi solusinya apa. Karena mereka inikan perlu pembinaan. Tidak semua nelayan ini memahami. Ada yang terpaksa karena hanya dia harus menyekolahkan anaknya butuh uang, ucapnya.
Kebijakan penenggelaman kapal akan dibahas lebih lanjut dengan Jaksa Agung dan Kapolri ungkap Edhy.
