SURABAYAPAGI.com Saat ini utang Indonesia telah mencapai Rp 4.600 triliun. Jumlah yang sangat fantastis itu harus dibayar oleh Indonesia dengan bertumpu pada kondisi ekonomi Indonesia.
Saat ini, Di era kepemimpinan Jokowi-JK yang akan datang, Indonesia dihadapkan dengan tantangan investasi dan ekspor yang amat lebih besar dari pada di era sebelumnya, apalagi jika disandingkan dengan jumlah utang yang menembus angka ribuan itu.
Namun, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, jumlah utang Indonesia masih berada di Zona aman. Ia mengatakan angka ini berada dalam ratio 30 persen dari GDP
"Utang kita banyak, benar sekali. Tapi menurut saya ini masih aman. Ya memang kita harus berutang. Karena belanja modal kita yang terus tergerus dalam porsi APBN," ujar JK di Hotel Westin, Kamis (17/10).
Terlepas dari utang, akil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai apabila ke depan Indonesia ingin meningkatkan investasi dan pembangunannya maka perlu simplifikasi aturan.
Apalagi, kata Kalla perlu ada aturan yang jelas terkaiit klausul tindak pidana korupsi yang kaitannya dengan investasi.
Sebab, Kalla menilai saat ini salah satu faktor investasi di Indonesia belum bisa melejit karena banyak investor dan para pengambil kebijakan takut terjerat kasus korupsi.
"Indonesia ini punya banyak aturan. semua pada takut ambil keputusan, jadinya terlalu hati hati, cenderung penakut. Gara gara kasus KTP-el misalnya. Mau jalanin proyek dan teknolgi saja semua minta izin pertimbangan KPK Jaksa Agung, butuh waktu enam bulan," ujar Kalla di Hotel Westin, Kamis (17/10).
Kalla menilai mestinya apabila memang ingin mengembangkan proyek dan teknologi yang memang akan berdampak positif bagi negara, tak perlu takut.
Memang, kata Kalla unsur kehati-hatian dan fearness harus diutamakan. Namun, jangan sampai hal tersebut malah menghambat perkembangan negara dan investasi.
"Sebenernya gak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas," ujar Kalla.
Namun, anggapan Kalla seperti ini bukan berarti mengesampingkan peran penting KPK dalam memberantas korupsi. Ia mengatakan dirinya tetap apresiasi atas berbagai langkah yang dilakukan KPK.
Hanya saja memang menurut Kalla perlu ada klausul yang bisa memperjelas kemudahan investasi agar ke depan para investor dan pemegang kebijakan tidak takut untuk membuat keputusan.
