SURABAYAPAGI.com - Bayang Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan devisa tak sebanding dengan perlindungan yang masih belum banyak mereka terima. Utamanya bagi yang bekerja di sektor informal, dan Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang nomor satu PMI yang bekerja di sector itu. Soal ini menjadi bahasan utama Komite III DPD RI saat berkunjung ke Jatim Selasa, (26/3)
Selasa (26/3), Komite III DPD RI yang dipimpin oleh senator Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta) menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kunjungan pada pagi itu mengagendakan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Rapat Kerja yang dipimpin Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagiyo bersama jajaran SKPD dan instansi lain imigrasi, LP3TKI Surabaya, dinas kependudukan dan BPJS Ketenagakerjaan serta APJATI.
Pada mereka, Aziz Khafia mengatakan data tahun 2018 Jatim menempati urutan pertama dari 32 Provinsi di Indonesia pengirim PMI di sektor informal. Jumlahnya diangka 70.381. Jika dikaitkan dengan remitansi PMI pada periode Januari sampai September 2018 mencapai sebesar 8,15 Milyar US$, ujarnya.
Jumlah tersebut kata dia, cukup besar dalam memberikan kontribusi atas besarnya remitansi ini. Namun remitansi terbesar masih diberikan oleh PMI di sektor informal (domestic worker) yang berasal dari negara penempatan Malaysia dan Arab Saudi yakni mencapai 2,43 Milyar US$ dan 2,92 Milyar US$.
Sedangkan jumlah remitansi PMI di sektor formal yang berada negara penempatan Jepang dan Korea dan bekerja sebagai perawat masih sangat kecil yakni hanya mencapai 188 juta US$ dan 146 juta US$.
Besarnya remitansi dari sektor informal dengan negara penempatan Arab Saudi patut untuk dipertanyakan. Hal ini mengingat moratorium PMI ke negara tersebut yang diberlakukan sejak 2011 silam belum dicabut.
Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan membenarkan data yang disampaikan oleh Aziz. Sektor informal masih menjadi daya tarik terbesar PMI asal Jawa Timur. Hal ini antara lain disebabkan karena calon PMI memiliki pendidikan dan latar belakang yang rendah.
Kata Himawan, Jatim nampaknya memang belum mempergunakan secara maskimal peluang kerja di sektor formal. Padahal jika menilik data tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,99 persen atau sebanyak 850,000 orang dan di dominasi oleh lulusan SMK, dapat diartikan bahwa sesungguhnya jumlah tenaga terampil yang notabene merupakan lulusan pendidikan vokasi di Jatim sangat banyak.
Hadir pada kesempatan itu, anggota Komite III DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni H. Mohammad Nabil (Kepri), H. Leonardy Harmainy (Sumbar), KH. Ahmad Sadeli Karim (Banten), GKR. Ayu Koes Indriyah (Jateng), KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Habib Abdurahman Bahasyim (Kalsel), M Iqbal Parewangi (Sulsel), Stefanaus BAN Liow (Sulut) dan H. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid (Gorontalo).(*)
