SURABAYAPAGI.com - Munculnya nama Machfud Arifin dalam konstelasi Pilwali Surabaya memunculkan keraguan, apakah calon dari TNI/Polri mampu menuai elektabilitas yang tinggi dari pemilih nantinya. Terkait hal ini, pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Suko Widodo mengungkapkan, banyak kalangan yang menilai kalau sosok dari TNI/Polri identik dengan tipe kepemimpinan yang tegas namun cenderung otoriter lantaran latar belakang keprajuritan.
Suko sendiri menolak kalau hanya dari kalangan TNI/Polri saja yang bisa otoriter. Kalangan sipil punya potensi yang sama otoriternya. Oleh sebab itu, munculnya nama Machfud Arifin sendiri acap kali dikaitkan dengan latar belakangnya yang dari TNI/Polri. "Begitu pula sebaliknya, yang dari TNI/Polri juga bisa saja sangat demokratis dan jauh dari kesan otoriter," tutur Suko kepada Surabaya Pagi, Jumat (17/1). "Ini semua bakal tergantung bagaimana Pak Machfud menampilkan dirinya."
Sementara itu, sejarah kepala daerah yang dijabat oleh kalangan TNI/Polri pernah terjadi di Jatim pada tahun 1960-an hingga 1990-an. Ketika itu, sambung Suko, kepala daerah dengan latar belakang TNI/Polri mutlak diperlukan.
"Soalnya waktu itu stabilitas politik dan keamanan negara sedang kacau, khususnya pada tahun 1965 ketika kasus PKI," paparnya.
Namun begitu, sambung Suko, alam demokrasi berpuluh dekade yang lampau jelas sangat berbeda dengan alam dekorasi masa kini. Suko menyontohkan, pada era 1960-an hingga 1990-an, Indonesia belum mengenal kepala daerah yang dipilih secara langsung.n rga
