SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Puluhan massa dari aktivis Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo, Rabu (6/11/2019). Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku awal tahun depan.
Sedikitnya 30 aktivis mendatangi gedung DPRD Kota Kediri pukul 10.30 WIB. Mereka membawa peralatan sound sistem untuk menyuarakn aspirasinya didepan gedung wakil rakyat tersebut.
Usai beberapa menit berorasi para pendemo ditemui sejumlah anggota dewan. Mereka diajak audensi di ruangan Komisi C dengan ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Audensi berjalan sekitar 30 menit. Dalam audensi itu para pendemo menyampaikan aspirasinya agar para wakil rakyat ikut menolak kenaikan BPJS Kesehatan yang sudah disahkan Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu.
Koordinator aksi, Rahmad Mahmudi mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen tersebut sangat tidak relevan. Pasalnya, hal itu tidak sepadan dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten di daerah.
"Ini tidak masuk akal, sebenarnya kesehatan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, rakyat masih baik mau bayar iuran BPJS meski berat. Namun jika dinaikan 100 persen ini sangat tidak masuk diakal karena pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen ditambah UMK yang naik hanya 7-10 persen per tahun," ujarnya.
Lanjut Rahmad, ia juga mendesak agar DPRD Kota maupun Kabupaten Kediri bersama pemerintah setempat ikut berjuang menolak kenaikan iuran BPJS. Bahkan mereka juga mendesak agar instansi ini menyampaikan ke pusat untuk mencabut Perpres 75 tahun 2019 yang rencananya berlaku pada januari 2020.
"Jika mereka tidak mau berjuang bersama , ini kami menganggap pejabat di daerah bertanggung jawab atas kenaikan ini. Dan harus nembayarkan kenaikan iuran BPJS," kata Rahmad dihadapan para anggota DPRD Kota.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino menegaskan akan menampung aspirasi para aktivis. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan seluruh anggota dewan. "Kita tampung dan kita juga sepakat apa yang menjadi aspirasi para aktivis MKLB," tegasnya.
Sementara itu, terkait anggaean Prodamas yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan masyarakat, pihaknya akan fokus mengawal hal itu. "Memang benar dalam APBD ada untuk pembiayaan BPJS dan ini masih kita kaji juklak dan juknisnya," beber pria yang juga mantan aktivis dari Partai Gerindra tersebut.
Kesepakatan juga diungkapkan oleh Ayub Hidayatulloh dari Fraksi PKS. Pihaknya memberikan apresiasi pada puluhan aktivis MKLB. Oleh karena itu ia akan memperjuangkan melalui poksinya. "Jujur kebijakan ini membebani apbd kami, jika bpjs naik kita akan kalkulasi ulang, kami akan ke pusat. Kami yang ada di dewan akan menyalurkan melalui alat kelengkapan kami," tandasnya.Can
