SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Negara-negara benua biru yang tergabung dalam Uni Eropa dilaporkan telah resmi menerapkan bea masuk untuk komoditas biodiesel dari Indonesia sebanyak 8% - 18%. Keputusan tersebut bakal berlaku untuk sementara pada tanggal 6 September tahun ini dan berlaku sepenuhnya pada tanggal 4 Januari tahun depan. Kebijakan Uni Eropa ini berlaku selama lima tahun.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memprediksi, perselisihan tentang pemberlakuan bea masuh terhadap komoditas biodiesel asal Indonesia ini bakal berakhir di kantor World Trade Organization atau WTO.
"Mereka yang mulai dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dibawa ke WTO. Kami berniat mengetahui apa yang Uni Eropa tuduhkan dan akan kami jawab," cetus Darmin di Jakarta, Minggu (28/7/2019).
Darmin menambahkan, dasar Eropa kerap mendiskriminasi produk olahan maupun turunan dari kelapa sawit lantaran kualitas yang lebih baik dari produksi Eropa. Di samping itu, produk-produk kelapa sawit mempunyai banderol yang lebih bersaing, bahkan produk olahan sawit asal Indonesia lebih banyak.
Komoditas biodiesel Indonesia dipungut bea masuk sebab Uni Eropa menuduh Indonesia menggunakan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Pemberlakuan bea impor ini adalah ujung dari perselisihan biodiesel antara RI dan UE sepanjang tujuh tahun belakangan. Sebagai tambahan informasi, bea masuk UE itu diterapkan untuk biodiesel hasil produksi Ciliandra Perkasa yang sebesar 8%, Wilmar Group sebesar 15,7%, Musim Mas Group sebesar 16,3% dan Permata Group sebesar 18%.
Sebelum ini, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengungkapkan, Pemerintah RI bakal bersikap tegas dalam menghadapi sikap Uni Eropa yang berupaya menghalangi perdagangan ekspor biodiesel Indonesia.
"Kami bakal memberi respons tegas. Bila kebijakan Uni Eropa itu jadi diterapkan, dapat dipastikan kegiatan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa bakal terhalang," papar Pradnyawati.
