Jaka Sutrisna-Rangga Putra,Tim Wartawan Surabaya Pagi
Hari ini (23/7/2019), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu di Jakarta. Pertemuan ini diprediksi bakal ada negosiasi, meski dibalut dengan agenda rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Indikasi ini setelah Amien Rais sebagai pendukung Prabowo mengungkap syarat rekonsiliasi yang minta porsi menteri 45:55. Sedang Gerindra sendiri belakangan ini juga mengincar posisi Ketua MPR, yang diperebutkan sejumlah parpol.
----
Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Dr Abdul Chalik menduga kuat, bakal ada negoisasi yang dibalut rekonsiliasi. Menurut Abdul Chalik, pertemuan tersebut bakal membahas kepentingan 2024 mendatang. Seperti yang sudah diketahui bersama, tahun 2024 merupakan tahun ketika pesta demokrasi lima tahunan alias pemilihan umum digelar kembali.
Negoisasi ini sendiri bakal lebih banyak dikendalikan oleh Prabowo Subianto. Dengan kalimat lain, negoisasi bakal menguntungkan mantan Danjen Kopassus itu. Mengapa demikan? Abdul Chalik menjelaskan, Prabowo mengantongi suara yang cukup banyak pada Pilpres 2019. Sementara di pihak PDI Perjuangan, tidak ada tokoh lain yang bisa menyamai Joko Widodo.
Oleh sebab itu, Prabowo kini telah move on dengan menatap masa depan. Peluang Prabowo untuk maju kembali sebagai sebagai calon presiden cukup terbuka pada tahun 2024. Hanya saja, Abdul Chalik lebih melihat kalau Prabowo bakal menunjuk Sandiaga Uno sebagai jagoannya. Terkait siapa yang mendampingi, banyak kalangan yang menyebut Puan Maharani. Tetapi Abdul Chalik menilai hal itu masih terlalu dini.
Kedua, selain membahas kepentingan 2024, adalah bagaimana merawat kelompok-kelompok kanan yang selama ini mendukung Prabowo. Demi pembangunan nasional yang lancar, tentu peran kelompok kanan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu, Prabowo bakal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok kanan ini.
"Prabowo tentu tidak akan pulang dengan cek kosong," tutur Abdul Chalik kepada Surabaya Pagi, Selasa (23/7) kemarin. "Dia punya modal kuat pada tahun 2024 mendatang. Ini sesuai dengan teori politik roots and rally, tendang-tendangan dulu, rangkul-rangkulan kemudian. Peristiwa Mei lalu tendang-tendangannya, kini momen rangkul-rangkulannya."
**foto**
Tagih Janji
Terpisah, pakar komunikasi politik Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR) Suko Widodo menilai pertemuan antara Prabowo, Jokowi dan Megawati ini merupakan bentuk komunikasi politik untuk menemukan kesamaan pandangan dalam membangun bangsa.
Menurut Suko, Prabowo dan Jokowi mempunyai ideologi yang sama. Oleh sebab itu, kedua belah pihak bakal saling bertukar pikiran mengenai bagaimana cita-cita pendiri negara bisa tercapai. "Bisa dilihat dari pertemuan sebelumnya antara Jokowi dan Prabowo di MRT yang terlihat akrab. Begitu pula kali ini. Mereka berniat menunjukkan sikap kenegarawanan," papar Suko.
Walau begitu, pertemuan ini tidak menutup kemungkinan terjadi deal-deal politik. Seperti yang diketahui bersama, Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2009. Ketika itu, terungkap perjanjian Batu Tulis yang menyebut PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo pada edisi Pilpres 2014. Namun, PDI Perjuangan justru mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Bisa saja terjadi deal-deal politik. Menagih janji perjanjian pada masa lalu," ungkap Suko.
Namun yang paling penting, sambung Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair ini, pertemuan dua kubu yang saling berseberangan ini patut mendapat apresiasi positif.
Bukan Koalisi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu. "Kalau tidak ada halangan besok (hari ini) Pak Prabowo, Ibu Mega dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00, kata Arief saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).
Namun, saat ditanya lokasi pertemuan, ia mengaku belum mengetahui. Menurut Arief yang terpenting pertemuan itu bisa terwujud terlebih dahulu. Arief mengatakan pertemuan tersebut penting untuk meredakan ketegangan pascapilpres. "Kita doakan aja semoga terwujud semua sesuai Kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia yang Indah dan Damai menuju masyarakat Adil makmur. Sehingga tidak adalagi kebencian Dan permusuhan antar anak Bangsa, lanjut Arief.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan Megawati akan bertemu Prabowo Subianto. Namun, ia meminta pertemuan tersebut tak dikaitkan dengan pembentukan koalisi. "Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," kata Hasto.
"Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh ketum koalisi," lanjut Hasto.
Hubungan Mega-Prabowo
Hubungan Mega dengan Prabowo memang menarik. Kedua tokoh ini bak kisah cinta yang kadang manis kadang pahit. Megawati dan Prabowo pernah berpasangan di Pilpres 2009. Saat itu pasangan yang digaungkan sebagai Mega Pro ini meraih 26,79 persen suara. Unggul dari pasangan Jusuf Kalla- Wiranto yang mendapat suara 12,41%. Tapi Pilpres dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan satu putaran karena menang telak 60,80% suara.
Setelah keduanya kalah, mendekati Pilpres 2014, drama kekalahan di masa lalu mulai terungkap. Sejumlah elite PDIP menyebut kekalahan Mega-Prabowo kala itu gegara Ketum Gerindra tersebut tak mau mengeluarkan logistik, meski kekayaannya kala itu hampir Rp 2 triliun. Pernyataan ini terlontar kala itu karena Gerindra menagih komitmen Megawati mendukung Prabowo di Pilpres 2014 yang ternyata diingkari.
Mega dan Prabowo menandatangani perjanjian sebelum keduanya resmi maju di Pilpres 2009. Naskah yang dirumuskan di Batu Tulis, Bogor, itu berisi kesepakatan kedua pihak, yakni Megawati dan Prabowo. Dalam kesepakatan ini, Prabowo meminta agar diberi keleluasaan mengatur ekonomi Indonesia dan menunjuk 10 menteri terkait.
Sementara itu, Megawati disebut akan mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014. Namun janji tinggal janji, akhirnya Megawati tak mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Nah hubungan PDIP-Gerindra pun merenggang, apalagi setelah Jokowi jadi presiden. n
