SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Meski sudah mendapatkan SK Penugasan dari bupati, namun para guru dan pegawai tidak tetap di Lamongan malah menolaknya, karena SK tersebut dianggap masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Penolakan itu disampaikan oleh perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), didepan anggota komisi D DPRD Kabupaten Lamongan dan Dinas Pendidikan, saat hearing di gedung DPRD setempat, Senin (19/3). Surat Keputusan (SK) Bupati Lamongan itu seperti yang disampaikan oleh Sukron Koordinator GTT dan PTT menyebutkan, kalau SK penugasan sebagai tenaga pendidik dan pegawai administrasi, masih dianggap tidak berimplimintasi apapun terhadap nasib GTT dan PTT, dalam peningkatkan kesejahteraan. "Yang kami inginkan adalah SK pengangkatan bukan SK penugasan, karena dengan SK Pengangkatan tersebut sebagai referensi untuk mendapatkan NUPTK bagi yang belum punya. Dan NUPTK tersebut salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi," ujarnya. Selama ini lanjutnya, kesejahteraan guru dan pegawai tidak tetap sangat minim, padahal tugasnya cukup berat dalam ikut mencerdaskan anak bangsa. "Maka dengan SK Pengangkatkan dari Bupati diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan karena salah satu dampak dari sertifikasi guru adalah mendapatkan tunjungan," jelasnya. Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Adi Suwito yang ikut hadir dengan jajarannya mengatakan, kalau Dinas Pendidikan berharap agar para GTT/ PTT menerima SK Penugasan tersebut. Karena dengan menerima SK penugasan itu, mereka guru dan pegawai tidak tetap akan menerima anggaran dari daerah. Kita ini selalu berusaha agar seluruh anggota GTT/PTT kesejahteraanya terangkat. Maka dari itu berharap agar SK Pengangkatan dari Bupati diterima, tegas Adi Suwito serius. Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, menegaskan pihak terus berupaya tenaga pendidik yang tergabung dalam GTT atau PTT mengingat tugas mereka sangat penting dalam mencetak generasi pengganti generasi yang saat ini sedang menduduki posisi penting dan strategis di segala bidang. Kami berharap Pemda memberi perhatian lebih pada GTT/PTT karena tugas mereka sangat berat dalam menciptakan generasi massa depan, termasuk menciptakan generasi yang melangsungkan pembangunan Lamongan ke depan, pungkas pria yang juga politisi asal PAN Lamongan itu. Hal senada juga disampaikan, anggota Komisi D DPRD Lamongan, Mahfud Shodik. Bahkan pihaknya telah melakukan beberapa kali kunjungan ke kabupaten lain mencari referensi agar GTT/PTT semakin lebih baik. Kita sudah melakukan studi banding ke sejumlah daerah, diantaranya untuk mencari hal yang terbaik bagi GTT/PTT. Intinya jangan sampai ada kebijakan yang justru bertentangan dengan aturan yang sudah ada dan lebih tinggi," jelas Mahfud Shodik serius.jir
