•   Minggu, 15 Desember 2019
Korban Ketidak Adilan

Gubernur Maluku Sebut, Pemerintah Tak Anggap Ada Provinsi Maluku

( words)
Gubernur Maluku, Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Kantor Gubernur di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9/2019).


SURABAYAPAGI.COM, -Salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat julukan seribu pulau ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan turut berkontribusi bagi pendapatan devisa negara baik dibidang kelautan dan perikanan maupun lainnya ungkap Gubernur Maluku Murad Ismail.

Namun, perhatian Negara terhadap provinsi ini diangggap sangat minim. Sebagai contoh APBD Maluku sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah -dareh lain di Indonesia.

“Kita adalah salah satu pendiri NKRI, satu dari delapan provinsi yang meplokamirkan Indonesia melalui Jong Ambon. Kenapa sekarang kita dianggap seperti provinsi yang tidak ada? Pemerintah pusat harus melihat kita sebagai anaknya, jangan ditinggalkan,” ungkap Murad saat Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Malukuu Tahun 2019 di Kantor Gubernur di Maluku, Selasa (10/9/2019).

Menurut Murad, anggaran pembangungan Maluku tidak sebanding dengan kondisi yang ada. Padahal Maluku merupakan provinsi dengan rentang kendali yang besar karena wilayahnya yang luas dan memiliki ribuan pulau. Jika dibandingkan dengan provinsi serta daerah kapupaten/kota lainnya di Indonesia, bisa dibilang Maluku tertinggal sangat jauh.

“APBD kita hanya 2,8 triliun. Bila belanja pegawai 60 persen, berarti hanya tersisa sekita rp 1,2 triliun untuk pembangunan. Dengan rentang kendali yang besar, anggaran ini sangat kecil untuk kita membangun,” kata Murad.

Ia membandingkan dengan APBD Provinsi Papua Tahun 2019 dana yang digelontorkan dari pusat mencapi 13,9 triliun, Papua Barat alokasi APBD 2019 mencapai 8,3 triliun, Nusa Tenggara Timur (NTT) APBD 2019 sebesar 5,3 triliun.

Jumlah ini belum termasuk APBD kabupaten/kota yang bila dijumlahkan, APBD di seluruh Papua tidak termasuk Papua Barat mencapai Rp 62 triliun, sementara NTT mencapai Rp 30 triliun.

“Ironisnya kita di Maluku, bila APBD provinsi dan kabupaten/kota digabungkan tidak lebih dari Rp 13 triliun. Bahkan ada daerah kabupaten di Maluku yang APBD-nya hanya Rp 800 juta,” ujarnya.

Perlu diketahui Maluku memiliki luas 712.496 km persegi, terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, tersebar di 1.340 buah pulau. Menurutnya, dengan kondisi geografis seperti itu, selain sangat menghambat pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Saat perayaan HUT kota Ambon pada 7 September kemarin, Murad berkesempatan bertemu dengan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Dalam pembicaraanya itu dengan Airin, terungkap APBD Kota Tangsel Rp 3,8 triliun. Beberapa daerah tingkat dua lainnya juga sangat besar seperti Kota Bekasi APBD-nya Rp 6 triliun, APBD Kota Bogor 2,6 triliun, dan APBD Kota Bandung Rp 6,6 triliun.

“Di Puncak Jaya di Papua misalnya, DPT-nya hanya 180.000 pemilih, beda dengan Maluku yang mencapai 1,2 juta orang. Tapi bedanya APBD Kabupaten Puncak Jaya hampir sama dengan APBD Provinsi Maluku yakni Rp 2,5 triliun,” sesalnya. Minimnya anggaran dibandingkan dengan mahalnya biaya pembangunan, membuat Maluku nyaris tertinggal di berbagai bidang.

Akhirnya pengangguran di Maluku terbilang tinggi. Tingkat pengangguran di Maluku termasuk tertinggi nasional jika dihitung berdasarkan presentase jumlah penduduk.

“Papua dikasih segala macam, apa kita mau merdeka dulu baru dapat lebih besar. Saya ingin sampaikan ke pemerintah pusat, tolong kita diperhatikan untuk masalah APBD-nya. Kita orang Maluku ini diam, tapi kalau satu kali marah, meledak-ledak, tapi kita kan tidak perlu sampai ke sana. Cukup pemerintah pusat melihat kita sebagai anaknya,” ujarnya.

Berita Populer