Surabaya Pagi,Surabaya - Khofifah menyampaikan informasi dan kebijakan-kebijakan Pemprov Jatim dalam pencegahan Covid-19 kepada PWNU Jatim tersebut di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/3/2020).
Beberapa Ulama yang hadir yakni KH. Anwar Manshur, KH Ali Masyhuri, KH Athoillah Manshur, KH Marzuki Mustamar, dr. Hasan Ubaidillah, Ir. Matorur Rozaq, MT, Prof. Dr. Akh. Muzakki, dan Rofii Satgas COVID 19 PWNU.Dari Pemprov Jatim diikuti Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, dan para jajarannya.
Para Ulama pun turut mendoakan agar masyarakat Jatim segera terbebas dari pandemi penyebaran Covid-19. KH Ali Masyhuri memberikan doa khusus untuk Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Doa berikutnya juga dipimpin oleh KH Marzuki Mustamar.
Gubernur Khofifah menyampaikan, penyebaran Covid-19 sebarannya masif. Karena itu, peran Para kyai sangat penting menjadi penguat bagi Provinsi Jatim dari sisi sosialisasi, edukasi serta kekuatan spiritualitas.
Menurutnya, berbagai ikhtiar telah dilakukan baik dari pemerintah provinsi, Forkopimda, maupun kabupaten/kota di Jatim. Semuanya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
Melihat fenomena tersebut, Pemprov Jatim membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim yang diketuai oleh Sekdaprov Jatim. Di dalamnya terdapat rumpun gugus tugas untuk dampak sosial ekonomi yang diketuai oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.
Sementara itu, Wakil Rais Suriyah PWNU Jatim KH Ali Masyhuri mengingatkan untuk tetap tenang melawan pandemi korona ini. Menurutnya kesehatan itu ada dalam kebahagiaan. Ketenangan jiwa itu separuh dari kesehatan seseorang.
Saya mengajak kepada warga Jawa Timur khususnya, seluruh rakyat Indonesia umumnya, mari kita tetap tenang. Yakinlah Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Belajarlah berpikir positif, ujarnya.
Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim dan Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan meningkatkan dzikir.
Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan, secara umum NU di Jatim mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh meliburkan pondok pesantren, meliburkan pengajian umum tempat berkumpulnya orang.arf
