Gubernur Gelar Rakor Via Video Conference

Surabaya Pagi, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi melalui video conference dengan 38 kepala daerah kabupaten/kota terkait pandemi COVID-19 di Gedung Negara Grahadi, Jumát (27/3).

Khofifah menyampaikan kepada seluruh Kepala daerah untuk antisipasi kemungkinan terus melonjaknya angka penyebaran corona di Jawa Timur, serta prediksi dampak sosial ekonomi yang akan terjadi.

Video conference diikuti oleh, Wakil Gubernur Emil Dardak, Tim Gugus Tugas, serta nara sumber dari Kanwil Bank Indonesia (BI), Difi A Johansyah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Bambang Mukti Riyadi, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Alexander Rudi Setiyadi dan Kanwil Perbendaharaan Jatim Dedi Setiyadi.

Khofifah mengatakan, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah perputaran ekonomi masyarakat menurun drastis setelah diterapkannya kebijakan social atau physical distancing, pembatasan perjalanan, dan penutupan berbagai destinasi pariwisata. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak, seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan keuangan.

Belum Lagi secara psikologis ada masyarakat yang melakukan aksi panic buying sehingga sejumlah kebutuhan menjadi langka di pasaran dan mahal.

Pemprov Jatim, akan mengikuti seluruh paket kebijakan ekonomi yang digulirkan Pemerintah pusat. Diantaranya adalah memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai macam kegiatan akan dipangkas. Selanjutnya, anggaran akan dialokasikan ulang untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan , sosial maupun ekonomi. Pemprov Jatim akan memastikan seluruh stok pangan yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Terkait dampak ekonomi lainnya, seperti kemungkinan terjadinya kredit macet Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat melalui OJK memberikan relaksasi kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Maka OJK dan BI perwakilan Jatim menjadi nara sumber dalam rakor hari ini. Berbagai langkah ini akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen bangsa.arf