Gelontorkan 41 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Dampak Covid -19

Rapat pelaksanaan program pemulihan ekonomi atas dampak Covid -19 tahun 2021 dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan OPD terkait di Kantor Bappeko Mojokerto, Senin (19/10) siang. SP/Dwy

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menyiapkan anggaran APBD senilai Rp. 41 miliar untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid -19. Anggaran untuk tahun 2021 ini nantinya bakal digunakan sebagai program pelatihan dan pendampingan inkubasi bisnis sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Mojokerto.

Kepala Bappeko Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan tema dan prioritas pembangunan tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat. 

"Fokusnya adalah kesehatan, UMKM, Infrastruktur, pariwisata dan investasi di Kota Mojokerto," ujarnya di sela rapat pelaksanaan program pemulihan ekonomi atas dampak Covid -19 tahun 2021 dengan Dewan Riset Daerah (DRD) dan OPD terkait di Kantor Bappeko Mojokerto, Senin (19/10) siang.

Agung menyebut, sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dalam pasal 5 ayat 1 diinstruksikan bahwa Pemda mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi dengan tiga prioritas. 

"Diantaranya, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial," terangnya.

Untuk penanganan dampak ekonomi, lanjut Agung, Pemkot sudah menganggarkan dana sebesar Rp. 17 miliar yang dialokasikan melalui Dana Kelurahan, dengan pendampingan empat SKPD yaitu Diskoperindag, DKPP, Diskouminaker dan Disporabudpar.

"Selain itu, Pemkot juga menyiapkan anggaran untuk peningkatan perekonomian masyarakat sebesar Rp. 24 miliar. Anggaran tersebut masuk dalam belanja prioritas RPJMD," tegasnya.

Terpisah, Ketua DRD Kota Mojokerto, Ignatia Martha Hendrati dalam pemaparannya menjelaskan, pandemi covid 19 menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. 

"Dampaknya, sektor produksi mengalami guncangan dengan terhambatnya faktor produksi dan pemasaran. Dan kelompok usaha yang paling terkena dampak adalah UMKM, petani, nelayan dan peternak," jelasnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan, sektor pariwisata juga mengalami pelemahan termasuk didalamnya transportasi, perhotelan, pertanian dan industri manufaktur. "Sektor yang tetap tumbuh adalah industri informasi dan telekomunikasi, jasa keuangan dan asuransi jasa kesehatan dan pendidikan," ulasnya.

Martha menyebut, salah satu strategi pemulihan ekonomi dampak covid -19 dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan inkubasi bisnis.

"Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi atau tenant," jelasnya.

Ia menambahkan, inkubasi bisnis ini nantinya diharapkan mampu menggenjot potensi UMKM lebih maksimal.

"Hasilnya akan membuat perekonomian menjadi stabil, kontribusi yang tinggi terhadap PDRB, potensi ekspor tinggi dan terpenting adalah penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Martha menjelaskan, tujuan dilakukan inkubasi wirausaha ini adalah untuk menciptakan dan mengembangkan  usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. 

"Selain itu dapat mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid 19 Pemkot Mojokerto, Ani Wijaya menjelaskan, sesuai arahan DRD, saat ini Pemkot Mojokerto sedang melakukan tahapan pra inkubasi.

"Kita sudah melakukan rekrutmen dan seleksi calon tenant sebanyak 8500 rumah tangga (ruta). Nantinya kita akan bantu permodalan awal sebesar Rp. 1 juta hingga Rp 2 juta. Dan kita juga melakukan rekrutmen relawan pendamping sebanyak 85 orang," tuturnya.

Masih kata Ani, sebanyak 8.500 tenant ini adalah hasil pendataan terhadap warga terdampak yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan. "Mereka juga ada yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Keluarga ASN/TNI/POLRI aktif tidak boleh menjadi penerima program ini," urainya.

Kepala Bagian Umum Kota Mojokerto ini mengatakan, untuk tenaga pendamping, nantinya akan melakukan pendampingan secara teknis kepada calon wirausahawan yang sudah direkrut. "Satu pendamping bertanggung jawab terhadap 100 ruta. Mereka akan mendampingi mereka setiap harinya hingga mereka mampu dan mandiri sebagai wirausahawan," ungkapnya.

Plt Kepala Bagian Perekonomian ini menegaskan, tahun 2021 nantinya, Wali Kota Mojokerto menargetkan sebanyak 50 persen dari 8500 ruta tersebut bisa berwirausaha secara mandiri. 

"Targetnya mereka bisa menjadikan inkubasi wirausaha ini sebagai salah satu lahan untuk memperoleh pendapatan di era pandemi ini," pungkasnya. dwy