Gatot Nurmantyo, Diejek Sana-Sini

Gatot Nurmantyo.

 

Buntut Pernyataan Mantan Panglima TNI Soal Pencopotannya Dikaitkan Nobar Film G-30-S PKI

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berbicara soal perintah menonton film 'G30S/PKI' dalam channel YouTube Hersubeno Point, Kamis (24/9/2020). Gatot Nurmantyo mulanya menyinggung berita pada 2017 soal generasi muda tidak percaya adanya PKI. Gatot pun bicara soal arahannya untuk menonton film 'G30S/PKI' untuk memberi peringatan ketika dia menjabat Panglima TNI. Gatot lalu mengaitkan arahan ini dengan pergantian Panglima TNI.

 

"Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot.

"Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," sebut Gatot.

Pernyataan Gatot itupun akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bermaksud untuk mencari simpati, kini Gatot pun diejek sana-sini oleh beberapa pihak. Mulai dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah. "Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny.

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan (lebay) mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny lagi.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian. Ia pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

 

Karena Pensiun

Nyaris senada, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan pergantian jabatan Gatot karena memasuki usia pensiun. Fadli, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI periode 2017-2018, mengatakan tidak tahu apakah alasan spesifik dari pergantian Gatot sebagai Panglima TNI akibat ajakan menonton film G30S/PKI. Namun, Fadli menyebut saat itu Gatot sudah memasuki usia pensiun.

"Saya tak tahu persis apakah alasan pergantian Pak Gatot sebagai Panglima TNI karena ajakan menonton film G30S/PKI. Waktu itu (akhir 2017) saya menjabat Plt Ketua DPR menerima surat penggantian Pak Gatot dari Mensesneg RI di ruang kerja saya," ujar Fadli.

"Tak ada alasan spesifik kenapa diganti cukup mendadak. Namun Pak Gatot memang memasuki usia pensiun dalam beberapa bulan waktu itu," imbuhnya.

 

Membahayakan Negara

Sementara itu, pengamat hukum Refly Harun menganalisa, Gatot selama menjabat memiliki tiga warisan kuat yang ada dalam dirinya, yang bisa berbahaya bagi konstalasi politik nasional 2019. Dia kala itu mendapat informasi akurat sekitar 2016 dari seorang kawannya, yang tak bisa disebutkan namanya. Jika Gatot dibiarkan berkibar maka peluangnya maju di Pilpres 2019 bisa terbuka, sehingga harus dicopot lebih cepat digantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tiga legacy Gatot, apa itu? Dia adalah jenderal Angkatan Darat. Kedua, dia berasal dari etnis mayoritas Jawa. Dan ketiga, dia berasal dari keluarga santri. Tiga kekuatan dalam satu dirinya inilah yang dianggap sumber yang bisa membahayakan atau menjadi rival kuat bagi Presiden Jokowi. Makanya cepat-cepat dicopot biar dia tak tumbuh sebagai sosok powerful," kata Refly dalam akun Youtube miliknya,  Kamis (24/9).

 

Kontroversi Gatot

Berdasarkan catatan Surabaya Pagi, pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017. Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ia digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Pencopotan Gatot didahului sejumlah peristiwa politik yang jadi perhatian nasional. Gatot terlibat di dalam sejumlah peristiwa politik itu. Dimulai dari aksi demo 4 November (411) dan 2 Desember alias 212. Aksi-aksi ini menuntut pemerintah bertindak terkait kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok).

Gatot sempat menemui massa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir. Gatot mengenakan kopiah putih saat itu. Kala itu muncul tafsiran Gatot dekat dengan massa ormas Islam. Kemudian Gatot juga ada pada Aksi 212. Hanya, saat itu Presiden Jokowi juga hadir di tengah-tengah massa aksi. Presiden Jokowi dan jajarannya juga ikut salat Jumat bersama massa di Monas.

Selang dua pekan kemudian, Jenderal purnawirawan tersebut kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.

Kemudian, Gatot Nurmantyo kembali dituding berpolitik setelah mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik. Namun ia menolak tudingan dirinya tengah berpolitik.

Tak lama kemudian,  Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 2017. Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI atas perintah Gatot saat itu memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini.

Tak berhenti di situ, saat DPR sedang melakukan proses uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI baru, Gatot melakukan perombakan di TNI.

Ada 84 perwira yang dimutasi Gatot, jelang pencopotannya sebagai Panglima TNI. Beberapa pihak menilai Gatot tengah menaruh 'orang-orangnya' di posisi strategis di tubuh TNI. Rotasi 85 perwira TNI yang dilakukan Gatot tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017.  Keputusan Gatot itu kemudian dianulir oleh Marsekal Hadi Tjahjanto begitu ia dilantik sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi membatalkan sebagian keputusan Gatot soal pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI.

Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017. jk/erk/cr2/rl