Gatot Nurmantyo, Berpolitik sejak Masih Panglima TNI

Dr. H. Tatang Istiawan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo (GN), minggu ini disorot setelah tidak menjadi Panglima TNI. Sorotan dari mana-mana tatkala ia menjadi Presidium KAMI.

Dalam sepekan ini, ia ‘’menggoda pers’’ saat mengunjungi Mabes Polri.

Bersama presidium dan deklarator KAMI, ia ingin menemui Kapolri Jenderal Idham Aziz sekaligus mengunjungi aktivis KAMI yang ditahan di Bareskrim Polri.

Terakhir ia hadir dalam ILC tvOne, bersama Menko Polhukam Prof Mahfud MD dan KSP Jenderal (Purn) Moeldoko.

Sejumlah elite politik nasional mendengar mantan Panglima TNI ini ingin jadi presiden. Dan salah satu panggung yang digunakannya adalah KAMI.

Wadah ini sejak dideklarasi, dinyatakan sebagai alat gerakan moral, bukan politik. Percayakah?. Saya termasuk yang tidak terlalu percaya.

Catatan jurnalistik saya, Gatot Nurmantyo, pernah “untup-untup” untuk ikut mengadu nasib menjadi Presiden periode 2019-2024. Sayang, partai Gerindra jelang pilpres 2019 urung usung Gatot. Gerindra masih lebih percata Prabowo. Praktis Gerindra yang akan dijadikan kendaraan politiknya, tak merespon.

Selepas tak maju menjadi pilpres 2019, Gatot Nurmantyo, berlabuh ke KAMI.

Secara politik bisnis, apa yang dipraktikan Gatot Nurmantyo, sadar atau tidak, sudah memasuki marketing politik.

Akal sehat saya bilang demikian, karena GN, telah melakukan manuver-manuver politik berbasis marketing mix (4-P).

Saya catat, sejak pensiun sampai deklarasi KAMI, GN cerdas menerapkan political marketing. GN sejak deklarasi di Jakarta, terus membangun kepercayaan dan image publik. Tentu dengan berbagai cara, dari yang diterima publik sampai ditolak. Dari melibatkan anak muda sampai menggerakan purnawirawan.

Upaya-upayanya ini sepertinya GN jeli melihat perkembangan dunia politik jelang pilpres 2024. Sebagai pensiunan jenderal ia punya strategi penerapan

marketing berpolitik.

Ini karena GN tampaknya paham bahwa dunia politik praktis adalah aktivitas sosial yang menyangkut perebutan dan distribusi kekuasaan.

GN sepertinya sadar, dalam pilpres tahun 2024 tanpa kendaraan politik, dia tak bisa mencalonkan diri sebagai salah satu capres. Ada tembok besar yang menghadangnya. Apa itu?

Ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019 lalu.

Makanya GN, terus melakukan cara-cara yang diajarkan dalam ilmu marketing politik. Terutama untuk merombak ketentuan threshold sebesar 20 persen kursi DPR?. Kalau tidak, impiannya menjadi presiden RI 2024, tak bakalan terwujud.

Saya senytum-senyum saja, ia melakukan gerakan politik tapi cuap-cuap maneuver-manuvernya adalah gerakan moral.

Kemasan semacam ini, suka atau tidak, merupakan kehebatan seorang GN, yang pernah menjadi ajudan Kasad ere Orde Baru, almarhum Jenderal Edy Sudradjat.

Tak keliru, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, pada tahun 2017 mengatakan selama menjadi Panglima TNI, Jenderal Gatot, berpolitik dengan semua yang dilakukannnya. Connie menyimak dari berbagai pernyataan, safari politik, dan sebagainya.

Bahkan Connie mengamati, saat memimpin prajurit TNI, GN banyak buang waktu untuk tidak membangun kekuatan pertahanan sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan presiden Jokowi sejak 2014. Contohnya Connie tidak menemukan road map TNI. Ini menunjukan TNI era belum jelas arahnya.

"Banyak hal di tentara yang harusnya dibereskan, tapi malah sibuk ke partai, orasi, dan lainnya. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan panglima aktif," ungkap Connie. (BBC News Indonesia, 5 Desember 2017).

Isyarat Gatot Berpolitik bisa dicerna dari beberapa pernyataan menjelang ia dilengserkan oleh Presiden Jokowi.

Misalnya, urusan pergantian Panglima TNI, GN menyatakan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden. "Karena presiden yang akan menggunakan panglima yang menggantikan saya," kata Gatot.

Ia berharap panglima yang akan menggantikannya bisa mengemban tugas sesuai kebutuhan Presiden Jokowi. "Presiden yang menggunakan berdasarkan tantangan tugas ke depan," pungkas Gatot.

***

Satu bulan setelah mengakhiri purna tugas di militer, GN menyadari  namanya sering masuk dalam beberapa lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Disamping itu, GN juga menyadari, setelah menjadi sipil, namanya kerap diperbincangkan di publik dan media. Tentu terkait wacana pencalonan presiden dan wakil presiden.

Saat itu, ketika ditanyai wartawan, GN, tak pernah membenarkan, tetapi juga tak pernah membantah terkait dirinya yang diisukan akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Nah, saya menyimak, GN, dengan pernyataan-pernyataan itu (sebelum ikut deklarasi KAMI) secara tak langsung menyiratkan dirinya akan berkiprah di kancah politik.

Malahan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menyatakan telah memiliki hak untuk dipilih.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil, dan warga negara RI lainnya, termasuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata GN melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Dan di luar faktor pro dan kontra terkait ambisi GN ingin menjadi presiden, secara normative ada syarat yang diatur oleh undang-undang. UUD 1945.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 6).

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mesti diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Dan merekaa harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50 persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen (20 persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Apakah kini GN tidak menolak mencapreskan diri pada tahun 2024, apakah ia termasuk politisi nekat?

Untuk tidak dianggap nekat, bisa jadi pada periode 2020-2023, ia gunakan untuk masa masa penyesuain. Maklum pengalaman politiknya relatif sedikit dibanding Prabowo, Sandiaga,  Anies Baswedan.

Apakah GN, selain ketentuan Undang-undang, juga sudah siap dengan dana minimal Rp 1 triliun, seperti diisyaratkan oleh Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Toto Izul Fatah.

GN apakah juga sudah memikirkan biaya-biaya money politic dalam pilpres yang konon bisa menyentuh angka Rp 7 triliun. Apalagi proses yang mesti dilakukan GN, tidak mulus, karena sampai kini ia belum punya gacoan partai politik.?

Pertanyaan besarnya, apakah GN sudah memikirkan jalur  maju sebagai capres adalah diusulkan partai politik menengah dan atas?.  Apakah KAMI yang dideklarasikannya adalah sasaran antara untuk direkrut parpol? Wait and see.

(tatangistiawan@gmail.com)