SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah tegas nan ekstrem dalam menyikapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada Senin (12/8) terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang menjerat Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.
Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon ll, lll, dan, IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen Hortikultura," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Justan Siahaan, di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta (13/8).
Langkah Mentan itu dilakukan menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Ditjen Hortikultura Kementan pada Senin (12/8) terkait kasus suap izin impor bawang putih yang menjerat anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhamantra.
Inspektur Jenderal Kementan Justan Siahaan mengatakan, Kementan terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang agar publik dapat melihat masalah dengan jelas.
Langkah ini, kata Justan, perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.
Sejak awal Kementan telah bekerja sama dengan KPK, dan secara khusus 3 personel KPK ditempatkan Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal," terangnya.
Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan. Menurut Momon, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan antiKKN dan antimafia.
Para Eselon I Kementan malam tadi sepakat untuk mencopot semua pejabat yang terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan, ujar Momon.
Momon menegaskan, Menteri Pertanian berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. "Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan sangat tegas terhadap mafia pangan," ujarnya.
Momon melanjutkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK. Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula, tegasnya.
"Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementan," ujar Momon.
Momon menambahkan, Kementan menghormati penyidikan atau proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK.
Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula. Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi di dalamnya, yang dijalankan oleh Kementan, kata Momon.
Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir, berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini.
Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkesan pada kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan atau lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.
