SURABAYAPAGI.com - Beberapa organisasi petani bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan perlunya perumusan Peta Jalan Perbenihan Indonesia. Hal itu guna memberi ruang bagi seluas-luasnya dukungan terhadap kedaulatan petani atas benih dan kedaulatan pangan.
Sebelumnya diketahui, seruan tersebut didorong pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah menandatangani Peta Jalan Pengembangan Benih Produk Rekayasa Genetik (PRG) atau GMO (Genetically Modified Organism). Ditargetkan finalisasi regulasi yang melegalkan dan memberikan jalan pada benih PRG untuk beredar luas di Indonesia.
Pemerintah perlu ekstra hati-hati soal benih PRG. Di dunia ini tidak sedikit negara yang menolak menanam benih PRG di lahan-lahan mereka, kata Guru Besar Pertanian dsri U iversitas Soedirman, Purwokerto, Totok Agung, dalam keterangan pers mengutip Republika, Minggu (4/8).
Di sisi lain, Totok juga mengimbau pemerintah untuk sumber daya genetik sebagai bahan baku dari benih-benih unggul. Seharusnya, menurut dia, Indonesia dapat menjadi pemasok dunia untuk benih unggul pangan alami yang nilainya sangat tinggi.
Sebelumnya diketahui benih PRG di Indonesia belum siap edar dan peredarannya hanya milik perusahaan benih multinasional. Di sisi lain, terdapat kasus yang dialami oleh petani kecil, Munirwan dari Meunasah, Aceh, karena menangkar dan menyebarluaskan benih di kalangan petani di sekitar desanya.
Selain itu, Ricky Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) sangat berharap pemerintah bisa memberikan kepastian regulasi perbenihan nasional.
"Kami melakukan bisnis dengan perencanaan yang memerlukan waktu, kepastian regulasi kami perlukan untuk mengembangkan bisnis, menghindari kerugian dan membantu teknologi serta kesejahteraan buat petani," kata Ricky Gunawan kepada Sinar Tani.
Ketua Umum MPPI Herman Khaeron juga akan membuat roadmap untuk mendorong para pelaku usaha perbenihan dan perbibitan agar bergairah.
