Gagas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kondisi hutan di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, saat ini tengah dalam kondisi mengkhawatirkan. Alih fungsi hutan baik untuk tempat tinggal maupun areal persawahan seringkali terjadi.

Hal tersebut menimbulkan banyak keprihatinan dari berbagi pihak. Salah satunya datang dari Perum Perhutani yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan hutan.

"Hutan sekarang, khususnya mata air semakin terancam keberadaannya. Apa mau semua hutan dibikin sawah? Ya, kita dari Perhutani sebenarnya nggak masalah. Tapi bagaimana dengan kondisi lingkungan kita?" Kata Kepala Departemen SDM dan Umum Perhutani Divre Jatim Kristomo ketika ditemui, Minggu (11/3).

Untuk itu, pria yang juga rimbawan tersebut mengatakan bahwa Perhutani telah memiliki beberapa program dalam pemberdayaan hutan dengan dampak ekologi seminim mungkin. "Karena tidak bisa dipungkiri hutan di Pulau Jawa tidak bisa dijadikan hutan konservasi. Selain disebabkan kepadatan penduduk yang begitu tinggi, juga karena jumlah penduduk yang hidup berhimpitan dengan hutan juga sangat padat,"jelasnya.

Program tersebut, menurut Kristomo salah satunya adalah Pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM). Melalui hal itu, diharapkan masyarakat mampu mendapatkan nilai ekonomis dari hutan tanpa harus merusak dan menghilangkan fungsi ekologi dari hutan.

"Salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan pondok pesantren sebagai katalisator. Karena secara kultural ini mereka sangat mengakar di masyarakat," ungkap Kristomo lebih lanjut.

"Di Tuban dan Situbondo ini kita sudah berhasil melakukan itu. Kali ini pun kami di Mojokerto tengah mengkaji kerjasama dengan Ponpes Segoro Agung. Diharapkan nanti bisa terwujud suatu program pemberdayaan hutan yang dapat meraih 3 aspek utama kami yakni ekologi, ekonomi, dan sosial," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Suko Widodo selaku perwakilan Yayasan Segoro Agung menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan Hutan perlu untuk dilakukan berjalan beriring dari seluruh elemen masyarakat.

"Tidak bisa hanya dari Perhutani saja. Tapi harus dari seluruh elemen masyarakat. Misalnya Ponpes bersinergi bersama dengan masyarakat dan kelak pemerintah juga. Kalau itu bisa terwujud, niscaya hutan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat namun juga fungsi lingkungannya bisa tetap terjaga," tegas pria yang juga akademisi di Universitas Airlangga itu.ifw