Kemenaker Filipina menyatakan larangan pengiriman tenaga kerja ke Kuwait meliputi seluruh lapangan kerja, termasuk para pekerja yang memiliki keterampilan dan profesional. Namun, larangan itu tidak berlaku bagi pekerja yang masa kontraknya belum berakhir.
Para pekerja Filipina yang sudah terlanjur berada di Kuwait dipersilakan tetap bekerja hingga masa kontrak mereka selesai. Hubungan Filipina dan Kuwait sempat tegang pada 2018 akibat masalah tenaga kerja.
Saat itu Duterte menuduh para majikan kerap memperkosa warga negaranya. Dia juga mengatakan warga Kuwait memaksa warganya bekerja dalam waktu yang panjang dan diberi makan seadanya.
Duterte kemudian memerintahkan staf kedutaan besar mereka di Kuwait untuk membantu warga Filipina kabur dari majikan yang kejam. Hal itu membuat Kuwait mengancam akan mengusir duta besar Filipina.
Pertikaian kedua negara berakhir setelah mereka menyetujui perjanjian ketenagakerjaan, kemudian Duterte meminta maaf kepada pemerintah Kuwait. Diperkirakan saat ini ada 240 ribu warga Filipina yang bekerja di negara di kawasan Teluk itu.
Panello mengatakan moratorium kali ini akan dicabut jika pemerintah Kuwait mau menerapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dua tahun lalu tersebut. Terutama syarat menjamin keamanan perantau asal Filipina.
Editor : Redaksi
