Fasilitasi ADD Gelombang Kedua, Wabup Ingatkan SPJ Rampung

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 16 Jan 2019 15:33 WIB

Fasilitasi ADD Gelombang Kedua, Wabup Ingatkan SPJ Rampung

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Sebanyak 175 Kepala Desa dari 9 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto mengikuti Fasilitasi Pendampingan ADD Bagi Desa se Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019 di Hotel Vanda Gardenia, Trawas, Rabu (16/1/2019). Acara yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Mojokerto, Agus M. Anas mengatakan acara fasilitasi pendampingan ADD ini dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan pertama diikuti oleh seluruh kades di wilayah Eks Kawedanan Mojosari dan Eks Kawedanan Mojokasri, Selasa (15/1/2019) kemarin. Sedangkan angkatan kedua diikuti oleh seluruh Kades di wilayah Eks Kawedanan Jabung dan Eks Kawedanan Mojokerto, Rabu (16/1/2018). "Hari ini adalah fasilitasi gelombang kedua, diikuti sebanyak 175 Kepala Desa dari 9 Kecamatan. Diantaranya yakni Kecamatan Trawas, Pacet, Jatirejo, Gondang, Trowulan, Puri, Sooko, Mojoanyar dan Bangsal," terang Anas. Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dalam sambutannya menjelaskan alokasi anggaran ADD 2019 dari APBD tercatat sejumlah Rp. 122.223.216.000 atau naik 14% dari ADD 2018 lalu yakni sebesar Rp. 104.931.922.000. Pada Januari ini, Pemda segera mencairkan ADD 50 persen untuk tahap pertama dari total ADD 2019. Fasilitasi memang perlu. Sebab nilai ADD terus meningkat, dimana tahun ini naik 14%, tapi tetap disesuaikan. Aturan, prosedur, lakukan semua. Perangkat juga begitu. Kita sudah melewati tahun baru dua minggu," ujarnya. Wabup menambahkan tahun 2019 ini merupakan tahun politik. Ada pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan untuk Kabupaten Mojokerto ada pemilihan kepala desa dan BPD serentak. "Saya harap semuanya berhati-hati dan menjaga kondusifitas. Karena pelaksanaan program kerja pemerintah, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik karena dikhawatrikan dapat mencederai demokrasi," pesan wabup. Petinggi Pemkab ini juga mendesak seluruh Kades segera menyampaikan usulan kegiatan ke Pemkab Mojokerto. Tak hanya itu, Wabup juga meminta laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahun 2018 kemarin dan draft APBDes 2019. "Saya minta minggu ini semuanya sudah rampung, sehingga pas dana turun desa langsung bisa menyerapnya," pungkasnya. dw

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU