Ego Kekuasaan, Ganggu Penanganan Covid-19

Para Pakar Manajemen dan Akademisi Kritisi Pemprov Jatim Gagal Penuhi Target Jokowi untuk Redam Penyebaran Covid 19 di Jawa Timur

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Target yang diberikan Presiden RI Joko Widodo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta kepala daerah di Surabaya Raya, untuk menurunkan penyebaran virus Covid-19 dalam waktu dua minggu, dianggap gagal. Pasalnya, laju peningkatan kasus Covid-19 justru semakin menjadi. Jatim menjadi daerah tertinggi penyebarannya di Indonesia. Padahal, Pemprov Jatim sendiri telah menganggarkan Rp 2 Triliun lebih untuk penanganan pandemi Covid-19 di Jatim. Pemkot Surabaya sendiri juga menganggarkan Rp 200 Miliar lebih. Namun nyatanya, baik Khofifah dan Tri Rismaharini masih kewalahan. Bahkan, ego kekuasaan sendiri cenderung masih muncul. Padahal, pandemi Covid-19 ini merupakan bencana yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama perekonomian di Jatim.

Hal tersebut terangkum dari pengamat Politik asal Universitas Airlangga Ali Sahab dan pengamat manajemen publik asal Univ Kristen Petra Surabaya Ronny Herowind Mustamu, yang dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah Rabu (8/7/2020) kemarin.

"Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus mampu melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya penanganan Covid-19 di atas kepentingan apapun," ujar Ali Sahab kepada Surabaya Pagi, Rabu (8/7/2020).

Ali mengatakan jika rasanya sulit untuk memenuhi permintaan Presiden Jokowi memberikan dua minggu kepada Jawa Timur untuk menurunkan kurva. Dirinya juga mengatakan peran pemerintah untuk mengajak para masyarakat melalui stake holder dirasa mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Misal di Surabaya, seharusnya Bu Risma bisa merangkul komunitas besar di Surabaya seperti Bonek dengan mendatangi Presiden Persebaya Azrul Ananda untuk deklarasi bersama Bonek melawan Covid-19 sampai dibentuk duta Covid di tiap kelurahan yang bisa bersinergi dengan aparat kelurahan," katanya.

Dosen Ilmu Politik Unair tersebut juga berpendapat jika solusi untuk mempercepat penurunan kurva adalah pengawasan ketat oleh aparat di setiap Kelurahan hingga RT. Hal itu juga ditunjang dengan aplikasi tracing yang canggih seperti yang digunakan di Provinsi Bangka Belitung.

"Pengawasan ketat bisa dilakukan oleh aparat di setiap kelurahan sampai RT namun harus tetap persuasif dan manusiawi. Ini juga bisa ditunjang dengan aplikasi seperti yang digunakan di Bangka Belitung untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19," jelasnya.

Selain pengawasan yang ketat dan ditunjang dengan kemajuan teknologi, komunikasi yang baik antar kepala daerah baik secara vertikal maupun horizontal juga akan menjadi kunci keberhasilan. Ali menyayangkan jika pengawasan yang ketat tersebut baru dilakukan setelah adanya instruksi khusus dari Presiden.

"Di Surabaya misalnya, baru setelah ada instruksi dari Pak Presiden untuk menurunkan kurva, baru dilakukan pengawasan lagi ke warung, cafe, restoran, serta pemberlakuan jam malam. Yang sebenarnya itu dulu di awal-awal sudah dilakukan, namun sempat tidak terlihat lagi," pungkasnya.

Akan Terus Gagal

Nyaris senada, pengamat manajemen Ronny Herowind Mustamu menduga bahwa mazhab yang berada di balik model berpikir para pejabat pemerintah tidak berubah. Pemerintah masih melihat Covid-19 ini dengan pendekatan lama untuk konteks dan kualitas permasalahan yang berbeda.

"Meminjam istilah Peter Senge, ahli metoda berpikir sistem, apa yang terjadi ini masuk pada pola fixed that fail. Karena mindset yang digunakan masih tidak berubah, maka setiap keputusan pun berpotensi salah," ujar Ronny kepada Surabaya Pagi, Rabu (8/7/2020).

Direktur Quadra Consulting yang juga bergerak di bidang manajemen dan komunikasi ini berpendapat jika metode penyusunan program juga tampak birokratis dan sekadar memenuhi prosedur administratif belaka.

Pola kerja yang sektoral dan masih mengandalkan ego kekuasaan dan mungkin pencitraan pribadi merupakan hambatan besar. Seluruh pelaku sistem tata kelola yang baik pasti sangat memahami bahwa manajemen membutuhkan dua hal utama, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Ketika ada salah satu, apalagi keduanya, tidak tercapai, maka semua yang dilakukan tak lebih dari menghamburkan sumber daya semata. Yaitu biaya, tenaga dan waktu. Singkatnya, apa yang sekarang terjadi tak lebih dari formalitas kerja birokrasi "karena diperintah".

"Tidak tampak upaya yang cukup untuk bisa mengatakan semua dijalankan melebihi pengabdian. Praktis apa yang dibayangkan oleh Presiden Jokowi akan sulit terpenuhi. Barangkali satu-satunya yang bisa dijalankan adalah prosedur administrasi yang baik dan benar, namun esensi dari pentingnya program melawan wabah Covid-19 justru tak tersentuh," jelasnya.

Dirinya juga mempunyai beberapa saran untuk pemerintah dalam mempercepat penanggulangan Covid-19. Pertama, menggunakan pendekatan fenomena gunung es untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan intervensi apa yang harus dilakukan di awal dan lanjutannya. Sebuah intervensi yang benar belum tentu tepat dan berhasil, jika tahapannya tidak sesuai dengan kebutuhan masalah yang dihadapi.

Yang kedua yaitu melepaskan ego sektoral dan fokus pada layanan terbaik bagi warga.

Oleh karenanya para pejabat pemerintah (terutama Ibu Gubernur Jawa Timur dan Ibu Walikota Surabaya) agar berusaha memilah antara masalah, konteks masalah dan pribadi yang terlibat dalam masalah itu.

"Kegagalan memilah masalah dan pribadi, tentu berdampak negatif dan membuat segala rencana tidak akan efektif. Kasus antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, jelas telah menyebabkan penanganan wabah Covid-19 menjadi tidak efektif," jelasnya.

Komunikasi Dua Arah

Selanjutnya adalah mengupayakan mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan secara 360 derajat bisa dilaksanakan. Modelnya harus komunikasi dua arah, bukan sekadar perintah dari pejabat kepada rakyat sebagaimana pila hubungan patron-klien.

Yang keempat pemerintah harus berani keluar dari zona nyaman dengan menggunakan pendekatan yang baik demi memenangkan Trust (rasa percaya) masyarakat atas upaya pemerintah.

Yang terakhir adalah pemerintah harus berani berpikir dan bergerak melebihi sekadar menjalankan tupoksi dan administrasi saja. Esensi masalah harus dikedepankan, dibanding sekadar formalitas administratif.

Saat ini tampak dalam catatan ada dana besar digunakan, ada banyak tenaga dilerahkan dan ada banyak waktu difokuskan hanya pada penanganan wabah Covid-19. Namun, dengan pertumbuhan penderita baru yang setiap harinya sangat tinggi, jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak efektif dan tidak efisien.

"Jika dibiarkan, maka kecenderungan ke arah gagal akan semakin mengemuka," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim, setelah kunjungan Presiden Jokowi pada 25 Juni, kasus positif corona Jatim pada 26 Juni bertambah 363 kasus menjadi total 10.886 kasus. Kemudian pada 27 Juni bertambah 299 kasus menjadi total 11.170 kasus.

Pada 28 Juni mengalami pertambahan sebanyak 241 kasus menjadi 11.482 kasus. Tanggal 29 Juni bertambah 240 kasus menjadi 11.795 kasus, dan hari berikutnya 30 Juni pertambahan meningkat 389 kasus jadi total 12.118 kasus.

Selanjutnya, pada 4 Juli bertambah 441 kasus menjadi total 13.447. Pada 5 Juli mengalami pertambahan 419 kasus menjadi total 13.997 kasus dan 6 Juli bertambah lagi 270 kasus menjadi total 14.298 kasus. "Data-data menunjukkan di Jatim itu memang angkanya lebih tinggi dari nasional. Kita lihat attack rate-nya lebih tinggi," ungkap Joni. adt/byt/rl/rm

Editor : Moch Ilham