Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD Panggil Erick dan Sri Mulyani

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 10 Jan 2020 21:56 WIB

Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD Panggil Erick dan Sri Mulyani

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) sedang mengalami skandal kasus dugaan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun sudah mendengar kasus tersebut. Dirinya menyatakan bahwa kasus itu tidak kalah fantastis dibandingkan dengan skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan kerugian keuangan negara puluhan triliun. Mahfud meminta untuk segera diungkap secara tuntas. Baca juga : -BEI Sebut Saham Gorengan Tak Ganggu Pasar Modal -Respon DJKN Tentang Kerugian Negara Di Jiwasraya "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). "Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," sambung Mahfud Md. Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya memanggil menteri terkait. "Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," ujar Mahfud. Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi. "Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya. Kalau memang ada masalah hukum, ya kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi untuk orang-orang prajurit, untuk tentara yang bekerja mati-matian meninggalkan tempat sesudah masa pensiunnya disengsarakan.Gitu ya. Dan itu kan hak prajurit," tegas Mahfud. Bila indikasinya kuat, Mahfud yang akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat. "Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana.Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah. Jadi kalau orang yang selalu curiga ini terlibat, ini terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke kejaksaan," pungkasnya. Dikutip dari situs resmi Asabri, badan usaha milik negara itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003. Saat di temui oleh media di Kantor BUMN, Jumat (10/1), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku belum mendapatkan audit BPK terkait Asbari. "Saya belum siap bicara soal Asabri karena saya belum tahu. Sama seperti kalau teman-teman tanya soal PTPN saya belum tahu, orang saya belumreview," ujar Erick.

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU