8 Tahun Pimpin Kota Surabaya

DPRD Nilai Risma tak Pro Rakyat

Rangga Putra – Alqomar,
Tim Wartawan Surabaya Pagi
Delapan tahun memimpin kota Surabaya, Walikota Tri Rismaharini dinilai lebih gencar membangun proyek mercusuar. Sementara dampak ekonominya tak dirasakan rakyat kecil (wong cilik). Padahal, kekuatan APBD Kota Surabaya setiap tahunnya selalu meningkat, bahkan APBD 2019 tembus Rp 9,5 Triliun. Sedang persoalan moda transportasi massal yang gagal diwujudkan, dinilai menjadi kegagalan terbesar Tri Rismaharini. Disusul masalah banjir yang menjadi momok warga Surabaya setiap tahunnya.
-----
Rapor ‘merah’ Tri Rismaharini itu diungkap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, yakni Vinsensius Awey dari Partai Nasdem, Mazlan Mansyur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Edy Rahmat (Partai Hanura). Mereka dihubungi terpisah, Minggu (17/3/2019) kemarin.
Vinsensius Awey menyebut sejumlah proyek infrastruktur memang menjadi prestasi Tri Rismaharini selama 8 tahun memimpin Surabaya. Mulai proyek kawasan Jalan Ir Soekarno atau Middle East Ring Road (MERR), Jembatan Suroboyo dan saat ini yang masih proses diantaranya underpass Bundaran Satelit serta Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang belum tuntas.
“Infrastruktur yang dibangun itu memang mentereng dan patut diapresiasi. Namun masih ada serangkaian pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Walikota di sisa dua tahun,” ujar Vinsensius Awey kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Menurut dia, kegagalan terbesar Walikota Tri Rismaharini adalah gagal menghadirkan moda transportasi massal yang representatif. Sebagai kota terbesar ke-2 di Indonesia, mestinya Surabaya memiliki moda transportasi massal yang menjadi kebanggan. Pemkot menyebutnya Angkutan Massal Cepat (AMC), tapi gagal diwujudkan. Entah itu berbentuk Trem, monorel.
Padahal, Pemkot sudah membangun gedung Park and Ride di beberapa titik untuk keperluan proyek MRT (Mass Rapit Transit). "Ini kegagalan besar. Saya tidak melihat antusiasme Pemkot membahas soal trem maupun monorel. Transportasi di Surabaya itu seperti minus-maklum. Kalau tidak ada yang bagus, ya yang jelek dipakai," sindir Awey.
Selain itu, Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini dinilainya hanya fokus pada pembangunan di pusat kota. Daerah pinggiran, sebut Awey, tidak tertangani dengan baik. Bahkan, sambung Awey, menurut sebuah survei yang dia terima, terdapat 45% kawasan Surabaya yang tergenang air kalau hujan lebat. Padahal, Pemkot terlihat berupaya keras menanggulangi banjir. Seperti membangun mini bozem, saluran box culvert dan rumah pompa air. "Pembangunan (drainase) itu tampaknya terjadi di mana-mana, tapi tidak selesai di mana-mana," tukas Awey.
Untungkan Pengusaha
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur. Ia juga mengakui prestasi Walikota Tri Rismaharini di bidang infrastruktur. Hanya saja, pembangunan infrastruktur itu tak berdampak ekonomi pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Justru kebijakan Risma lebih cenderung condong ke kalangan pengusaha.
Contohnya, dibangun Jalan MERR yang menikmati kalangan pengusaha dengan membangun komplek pertokoan, hotel, restoran hingga apartemen di kawasan itu. Sementara pedagang kaki lima (PKL) malah digusur tanpa solusi yang jelas. “Ini contoh Risma sangat kurang di bidang sosial. Kalau sampai penertiban PKL tanpa solusi yang jelas, ini kan tidak manusiawi,’ ungkap Mazlan dihubungi terpisah, kemarin.
Politisi PKB ini juga menyoroti kiprah BUMD yang tidak mendapat perhatian serius Pemkot. Bahkan, Mazlan menilai pengelolaan rumah potong hewan (RPH) dan PD Pasar Surabaya, carut marut. Menurutnya, 60-an pasar tradisonal di Surabaya, tidak berfungsi maksimal. "Pasar memang banyak. Tapi badan usahanya yang tidak sehat," sebut Mazlan.
Selain pengelolaan BUMD yang buruk, lanjut Mazlan, itu diperparah dengan penegakan Perda yang tidak konsisten. Dia mencontohkan bagaimana Perda yang mengatur tentang penataan toko swalayan atau minimarket, tidak berlaku maksimal. Hal ini, sebut Mazlan, jelas mengurangi semangat ekonomi kerakyatan yang kerap didengung-dengungkan.
"Perdanya sudah ada tapi tidak berjalan dengan baik. Itu mematikan usaha kecil. Jam operasi mini market ada yang sampai 24 jam," tandas Mazlan.
Penegakan Perda
Edi Rachmat dari Partai Hanura juga menyoroti PKL. Menurutnya penataan PKL gagal. Hanya merelokasi, tapi tak mampu menghidupkan Sentra PKL. Padahal, Sentra PKL atau Sentra Kuliner yang dibangun di beberapa lokasi menggunakan dana APBD. Seperti Sentra Ikan Bulak yang lokasinya berdekatan dengan Jembatan Suroboyo, masih sepi.
Menurut Edi Rachmat, penataan PKL dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pekerjaan rumah (PR) Tri Rismaharini di sisa dua tahun pemerintahannya. Begitu juga dengan pengelolan 60-an pasar tradisional di Surabaya.
Ia menyoroti keberadaan toko modern atau minimarket yang gencar membuka usaha di kampung-kampung. Dampaknya, pedagang kecil kalah bersaing. "Banyak mini market yang melanggar perda, tapi tidak disanksi. Beberapa perda seperti pajak online dan perda pasar juga belum dijalankan. Itu jadi PR bagi Walikota," ungkap Edi.
Proyek Underpass
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus mengebut penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya "underpass" atau jalan bawah tanah di Bunderan Satelit Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya. Ia mendorong pelaksana proyek agar pengerjaan underpass, selesai akhir Maret 2019.
Tri Rismharini mengatakan saat ini sudah tidak ada kendala pada pengerjaan proyek "underpass" karena hanya tinggal melakukan pengangkutan tanah hasil pengerukan. "Kami dorong untuk pengangkutan tanahnya, mudah-mudahan akhir Maret selesai, Insya Allah bisa. Kemarin agak terlambat karena hujan terus," ujar Risma, Minggu (17/3/2019).
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menuturkan, sebelumnya pengerjaan "underpass" Bundaran Satelit sempat terkendala dengan adanya saluran pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tertanam di bawah tanah. Kendati demikian, lanjut dia, pihak manajemen PDAM Surya Sembada Surabaya dengan cepat menanganinya dengan cara memotong pipa air berdiameter 1.200 mm sepanjang 10 meter yang melewati proyek "underpass".
"Pipa PDAM nanti tinggal diselimuti aja, tinggal dicor diatasnya. Cuman memang harus diselimuti kayak karet untuk pengamanannya," katanya.
Seperti diketahui, proyek "underpass" Bundaran Satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi RpRp74,3 miliar. Investasi sebesar tersebut murni dari pengembang, bukan dari dana APBD Kota Surabaya. n