•   Senin, 17 Februari 2020
Hukum Bisnis

DPR Resmi Bentuk Panja Jiwasraya

( words)
Konferensi pers Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan di ruang rapat Komisi XI DPR RI.


SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) sejumlah kasus di industri jasa keuangan.

Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto mengatakan ada lima masalah perusahaan jasa keuangan yang menjadi prioritas Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan. Persoalan itu antara lain yang melilit PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

"Nama-nama itu adalah prioritas, namun kami akan memulai dengan Jiwasraya yang sudah setengah jalan, baru Muamalat dan Bumiputera," ujar Dito di Kompleks Parlemen, Selasa, 21 Januari 2020.

Ia menjelaskan keputusan untuk membuat Panja tersebut diambil setelah melakukan rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan rapat dengar pendapat dengan Jiwasraya.

"Sehingga tujuan kami adalah Jiwasraya ini nasabah bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka keluarkan. Sesuai janji menteri BUMN," tambah Dito.

Dito juga mengatakan setelah melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, Komisi XI mendapatkan informasi dan data-data terkait kasus-kasus yang sedang terjadi di industri jasa keuangan.

"Kami tinggal menindaklanjuti di sektor kami yakni pengawasan. Panja sudah dibentuk, kami harapkan apa yang telah dijanjikan oleh Menteri BUMN bahwa pemerintah hadir. Uang nasabah akan dikembalikan, sesuai haknya. Soal waktu akan di koordinasikan lagi," tambah Dito.

Ia berharap dengan adanya Panja, penyelesaian kasus bisa menjadi lebih cepat.

Dalam kerjanya, Dito mengatakan Panja Industri Jasa Keuangan itu akan berkoordinasi dengan Panja yang dibentuk Komisi VI, serta dengan Komisi III. Sehingga, diharapkan persoalan bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak ada tumpang tindih antar komisi.

"Kami akan segera melakukan tugas, karena itu kami mengimbau masyarakat agar menghadapi ini dengan tenang tanpa kekhawatiran," ujar Dito. Ia pun memastikan bahwa DPR akan memperjuangkan agar dana nasabah bisa kembali.JK05

Berita Populer