Surabaya, SURABAYAPAGI.com Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang telah memperlambat ekonomi dunia tidak terkecuali Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya yang terkait dengan
Sektor Perpajakan.
Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak
Penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Eka Sila Kusna, mengatakan, Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen. Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak
Penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen.
Dalam penjelasannya, sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar
22 persen mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.
Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25
Untuk itu pemerintah mengimbau wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2019 agar dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25, tandas Eka, Senin (6/4/2020).
Insentif yang diberikan adalah untuk Wajib Pajak tertentu dan insentif yang diberikan adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 (enam) bulan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 (enam) bulan, Pengurangan PPh Pasal
25 sebesar 30% selama 6 (enam) bulan, Restitusi PPN dipercepat selama 6 (enam) bulan.
Adapun capaian penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur I untuk tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 yaitu Rp.9.83 T atau 17,97% dari target , dan untuk kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sendiri telah mencapai 202.553 SPT atau 50,10% dari 404.327 Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
Peniadaan layanan perpajakan secara langsung juga akan diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020. meskipun layanan secara langsung ditiadakan, Kanwil DJP Jawa Timur I tetap terus
Berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dengan membuka layanan melalui email, chat maupun saluran komunikasi daring lainnya di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, katanya.
Ditambahkan, pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan merupakan bentuk partisipasi kita dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan membantu sesama kita
Khususnya mereka yang paling terdampak wabah COVID-19.
