Dinilai Lamban, Kinerja BPBD Jatim Disorot

Kamis, 27 Des 2018 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Komisi E DPRD Jatim geram dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur yang sampai sekarang belum melakukan pengecekan alat deteksi dini tsunami. Pasalnya semua alat Buoy itu sudah dipasang beberapa tahun lalu tapi belum pernah ada laporan kondisi kelayakannya. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mendesak BPBD segera mengecek alat deteksi tsunami yang ada di pesisir Jatim. Dikhawatirkan, alat yang dipasang beberapa tahun lalu tersebut rusak, sehingga ketika terjadi bencana tsunami menimbulkan banyak korban jiwa. Saya kira tidak bisa diremehkan. Saya takut alat-alat itu tidak bisa berfungsi maksimal. Early Warning Sistem (EWS) apakah masih berfungsi. Jangan-jangan ketika terjadi tsunami tidak berfungsi, kata Suli, Rabu (26/12/2018). Politisi PAN ini menyayangkan hingga kini BPBD Jatim tidak pernah update laporan mengenai jumlah alat pendeteksi tsunami yang masih terpasang. Padahal, kondisi pantai di pesisir selatan Jatim sangat rawan. Ketika terjadi bencana, masyarakat pesisir dikhawatirkan tidak mendapatkan peringatan dini sehingga jumlah korban jiwa yang jatuh banyak. Kalau tidak ada upaya dan tindakan cepat, melakukan pemetaan maka apakah alat itu tidak berfungsi ataupun hilang. Saya sampai sekarang belum dapat laporan itu berapa titik yang dipasang deteksi dini, tambahnya. Dikatakan Suli, alat pendeteksi tsunami yang dipasang di pesisir Jatim adalah bantuan dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim memang berkewajiban untuk melakukan kontrol dan mengecek kondisi di lapangan. Ini menyangkut tugas dan kewajiban BPBD. Meski itu bantuan dari pusat tetapi tugas BPBD memantau dan dilaporkan. Sampai sekarang sudah seharusnya dilaporkan sehingga masyarakat bisa memantau dan meminimalisir korban, pungkasnya. Suli juga mengusulkan kepada Pemprov Jatim untuk membangun shelter tsunami di beberapa wilayah pesisir seperti Pacitan, Tulungaung, Blitar, Malang, Jember dan Banyuwangi.

Editor : Redaksi

Tag :