Dinas Cipta Karya Prioritaskan Perumahan Pro Rakyat

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 23 Nov 2018 08:42 WIB

Dinas Cipta Karya Prioritaskan Perumahan Pro Rakyat

SURABAYA PAGI, Surabaya - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur meluruskan tudingan kurang berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, hingga tahun 2018 ini sedikitnya sudah mengawal pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Jawa Timur sebanyak 118 ribu lebih. Dijelaskan Kepala Dinas PRKPCK Jawa Timur, Moh Rudy Ermawan mulai tahun 2009 sampai dengan 2018 pemprov Jatim sudah merenovasi RTLH sebanyak 118.000 unit. Program tersebut dilakukan kerjasama dengan Prajurit Kodam V Brawijaya dan TNI AD untuk rehab rumah masyarakat miskin/tidak mampu di pelosok-pelosok desa seluruh Jawa Timur. Rata-rata anggaran RTLH ini Rp90 miliar per tahun, tahun 2019 nanti juga tetap ada anggaran untuk perumahan berpihak pada rakyat, kata Rudy, di kantornya, Kamis (22/11/2018). Program RTLH diakuinya secara anggaran tidak masuk dalam nomenklatur di Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinass PRKPCK Jatim. Namun langsung dari pemprov kepada TNI Angkatan Darat sebagai pihak yang melakukan pembangunan. Setiap unit rumah yang direnovasi mendapat anggaran sekitar Rp 8,5 juta yang itu digunakan untuk perbaikan Atap, Lantai dan Dinding rumah tidak layak huni. Kami di Dinas Cipta Karya tetap terlibat sebagai melakukan mentoring dan pengawasan agar pembangunan RTLH berjalan dengan baik, kata Rudy. Ia juga memastikan tahun 2019 nanti, anggaran perumahan pro rakyat yang menjadi gagasan Gubernur Jatim Soekarwo itu terus berlanjut. Karena targetnya 324 ribu lebih RTLH terbangun sesuai pengajuan masyarakat ke pemprov Jatim untuk segera ditangani. Renovasi RTLH milik masyarakat kurang mampu itu tersebar di hampir semua kabupaten di Jawa Timur, seperti Gresik, Ponorogo, Pacitan, terangnya. Selain RTLH, lanjut Rudy, keberpihakan pemprov Jatim khususnya dari Dinas PRKPCK terwujud dalam program bantuan sarana dan prasarana pemukiman dalam bentuk dana hibah dan bansos. Kemudian ada program MCK (Mandi Cuci Kakus) Comunal yakni satu MCK yang layak untuk beberapa rumah. Ada juga bantuan Sumur bor, pipanisasi sumber mata air untuk mengatasi masalah kekeringan di sejumlah desa di Jawa Timur, tahun 2018 ini ada 200 titik tahun 2019 nanti juga ada 200 titik untuk mengatasi masalah kekeringan, papar Rudy. Mengenai Program Pembangunan Gedung senilai Rp 103 miliar di R-APBD 2019, dijelaskan Rudy, Dinas PRKPCK hanya ketempatan anggaran serta proses lelang saja. Karena usulan datang dari masing-masing instansi yang kemudian disetujui oleh tim anggaran Pemprov. Namun Rudy memastikan, anggaran pembangunan gedung perkantoran juga diperuntukkan untuk rakyat. Semisal rehabilitasi kantor 5 Bakorwil di Jatim, digunakan untuk mendukung pelayanan perijinan terpadu (P2T) di daerah. Sehingga masyarakat tidak harus datang ke Surabaya untuk melakukan perijinan usaha, tapi cukup datang ke Bakorwil terdekat. Ada lagi pembangunan rumah sakit haji dan rumah sakit Jiwa Menur, ini semua juga untuk rakyat, pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Jatim, H Samwil menemukan adanya belanja senilai Rp 103 miliar lebih dengan judul Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Jumlah tersebut paling besar dibanding kegiatan-kegiatan lainnya. Di dalam anggaran kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung itu, didalamnya mencantumkan Rehab Gedung Bakorwil Madiun, Malang, Jember, Pameksan, Bojonegoro senilai Rp8,2 miliar. Kemudian Belanja Meubelair dan Furniture di 5 Bakorwil Rp 8,2 miliar serta Belanja Pembangunan Gedung-Gedung pemerintahan senilai total Rp 84,7 Miliar. Dari total Anggaran Belanja Dinas Cipta Karya (PRKPCK) Jatim Rp 200 miliar lebih, 100 miliar lebih untuk pembangunan gedung pemerintah, selebihnya untuk belanja pegawai kegiatan rutin kantor lalu sebagian kecil lainnya baru untuk rakyat, kata Samwil, di ruang Komisi D usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (21/11/2018). rko

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU