SURABAYAPAGI.com - Kualitas Sumber Daya Manusia telah diharapkan meningkat melalui pendidikan. Berbagai upaya dilakukan oleh Kemenkeu untuk merealisasikan itu, seperti suntikan dana yang besar dengan mengaloksikan dana untuk pendidikan sebesar 20% yang tahun ini mencapai Rp495 triliun nyatanya belum sesuai harapan kemenkeu.
"Kita sudah 10 tahun menganggarkan 20% untuk pendidikan, tapi outputnya tidak bagus, tidak sememuaskan sebagaimana kita harapkan," kata Sri dalam seminar yang bertajuk Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang bertepatan dengan ulang tahun ke-53 dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (9/8/2019).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy juga telah melontarkan pendapatnya mengenai kualitas SDM. Muhajir beranggapan bahwa SDM pengajar masih kurang. Pasalnya lebih dari 40 ribu guru pension di setiap tahunnya dan pengangkatan ASN masih belum ada.
Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian khusus terhadap sektor pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Perahtian ini dapat dilihat dari perubahan besaran anggaran APBN untuk sektor pendidikan selama 10 tahun terakhir.
Adapun peningkatan anggaran APBN untuk sektor pendidikan yakni mencapai 221 persen selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2009 berada diangka Rp 153 triliun dan bergerak meningkat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Rencana ini dilakukan dengan terus melakukan sinskronisasi sistem pendidikan di Indonesia.
Langkah ini, jelas Sri Mulyani, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja.
"Isu kebijakan sektor pendidikan yang perlu dibahas terus menerus," jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa skor Programme for International Student Assesment (PISA) test siswa Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Vietnam yang menganggarkan kurang lebih sama.
Menkeu mengungkapkan bahwa permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah antara lain sinkronisasi antara stakeholder terkait seperti pemerintah daerah dan juga Kementerian Agama (Kemenag)
Untuk diketahui, sepertiga dari institusi pendidikan di Indonesia berada di bawah wewenang Kemenag.
Adapun pemerintah daerah di sini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan atas pendidikan dasar yakni SD, SMP, dan SMA.
Selain peningkatan kualitas SDM melalui belanja di sektor pendidikan, pemerintah juga terus menggelontorkan belanja di sektor kesehatan dan pemberian jaminan sosial.
"Ini semua investasi di bidang SDM dan di APBN ini termasuk yang paling besar," ujar Sri Mulyani.
Menkeu sendiri juga menekankan soal penting penggunaan anggaran secara tepat guna di sektor pendidikan. Selama ini, kata Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan dana dengan nilai cukup besar untuk sektor pendidikan tetapi hasilkan kurang memuaskan.
Namun, ia menegaskan, Kementerian Keuangan menjamin, anggaran sektor pendidikan tidak akan berubah. Anggaran pendidikan tetap berada diangka 20 persen.
"Anggaran tetap teralokasi (20 persen dari APBN), tapi bagaimana kita menggunakan itu menjadi penting," pungkasnya.
