Demokrat Jatim tidak Hukum Kader Dukung Jokowi

SURABAYA PAGI, Surabaya - DPD Partai Demokrat Jawa Timur punya alasan sendiri soal Pilpres. Terlebih setelah Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuat statemen yang menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan memberikan punishment pada kader yang mendukung Jokowi-Makruf dalam Pilpres 2019 mendatang.
Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur menyebut pernyataan yang disampaikan Ibas adalah suatu hal yang realistis dan demokratis. "Saya mendukung dan menyambut baik kalau Mas Ibas bilang begitu," kata Renville, Rabu (14/11).
Politisi yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo - Sandi Jatim itu mengatakan, kondisi Pileg dibarengkan dengan Pilpres berdampak ke sejumlah hal. Termasuk adanya beberapa caleg Demokrat yang nyatanya mendukung Jokowi sejak jauh jauh hari.
Ia mengatakan, tidak bisa berbuat banyak ketika calegnya sudah lama adalah Pro Jokowi, begitu juga ada yang pendukungan Prabowo juga nyaleg di Partai Demokrat.
Sehingga komitmen untuk mendukung salah satu pihak dari kedua figur itu juga sudah mengakar dari sejak penetapan calon presiden dan arah dukungan partai pengusung.
Padahal di sisi lain, para caleg tersebut sudah dipetakan untuk maju caleg dari Partai Demokrat di pileg 2019 ini. "Jadi yang nyaleg di Demokrat ini macam-macam backgroundnnya.
Mereka tokoh-tokoh yang punya massa dan suara. Sekarang misal caleg dari ProJo, pengikutnya, pemilihnya pasti ke Pak Jokowi, kan kita nggak bisa larang, dan dia (caleg) juga nggak bisa disalahkan karena saat daftar caleg memang sudah ada komitmen dari dia dan pemilihnya," papar Renville.
Secara tegas, Renville menyatakan secara kepartaian Partai Demokrat tetap all out untuk mendukung Prabowo-Sandi. Namun, Renville melanjutkan, jika teman-teman pemilih dari caleg memilih Jokowi dalam Pilpres, Demokrat tidak bisa melarang.
Menurutnya, kondisi ini memang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, saat Pileg tidak dilakukan bersama Pilpres. "Ini sistem baru yang harus kita sesuaikan juga. Artinya Pilres dan Pemilu harus dipisahkan.
Untuk masyarakat ke bawah tidak mungkin pilpres dan partainya itu pilihannya linier. Itu yang harus kita pahami, dari banyak survei juga menampakkan data bahwa pilihan pilpres dan partai itu tidak ada liniernya," tegas Renville. rko