Delapan Tahun Stagnan, Kadis Perikanan Minta Status Minapolitan Dicabut

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 15 Mar 2018 19:27 WIB

Delapan Tahun Stagnan, Kadis Perikanan Minta Status Minapolitan Dicabut

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Apa kabar minapolitan perikanan? Pertanyaan ini kerap dilontarkan oleh warga nelayan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bagaimana tidak, sejak dicanangkan Kabupaten Gresik sebagai kawasan minapolitan perikanan tahun 2010, hingga kini tak kunjung berjalan alias stagnan. Padahal, daerah ini merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan yang tak kalah menjanjikannya dari daerah lain di Indonesia. Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menetapkan 24 kabupaten/kota di Indonesia sebagai kawasan minapolitan perikanan. Dari 24 daerah ini, tiga diantaranya di Jawa Timur yakni Blitar, Lamongan dan Gresik. Pemkab Gresik pun menetapkan Kecamatan Sidayu sebagai kawasan minapolitan perikanan dan empat kecamatan pendukung yakni Dukun, Bungah, Ujungpangkah dan Panceng. Sayangnya, program ini tidak jalan sehingga aktifitas dalam kawasan tersebut tidak ada. Tidaknya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan minapolitan ini menjadi alasan kenapa hal ini stagnan. Karena tidak mendapat dukungan dari pusat, Kepala Dinas Perikanan Gresik, Langu Pindingara pun geram. Langu Pindingara, justru meminta status kawasan minapolitan perikanan di wilayah Sidayu ini, sebaiknya dicabut. Alasan orang nomor satu di Dinas Perikanan Gresik, mengusulkan status tersebut dicabut agar nelayan pemilik lahan bisa memanfaatkan lahannya dalam keperluan lain. "Daripada tidak berfungsi sesuai statusnya, ya lebih baik dicabut status minapolitan ini. Kan, biar pemilik lahan bisa mereka jual lahannya atau digunakan untuk keperluan lain," kata Langu Pindingara kepada Surabaya Pagi, Kamis (15/3/2018). Minapolitan perikanan ini, lanjut Kadis Perikanan Gresik, oleh pemerintah pusat akan dijadikan kawasan percontohan perikanan. Dimana didalamnya, ada pembibitan, pengolahan, pembesaran dan pemeliharaan. Karena program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka pihaknya pun turut mendukung. Dengan begitu, Pemkab setempat menyiapkan perangkat lunak. Diantaranya RTTW, perangkat kelompok kerja dan pendukung lain. Namun, fakta menunjukkan ternyata program ini tidak jalan. Sehingga nelayan selalu mempertanyakan kelanjutannya. Mis

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU