SURABAYAPAGI.com Rapat internal yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan sejumlah pejabat terkait perihal polemik permasalahan deficit anggaran BPJS kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/7)
Fahmi Idris, Dirut BPJS kesehatan mengatakan rapat internal yang digelar membahas persoalan pelayanan kesehatan, termasuk ketidaksinkronan antara pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan.
"Rapat internal terkait pelayanan kesehatan, tentangmissmatchantara pendapatan dan belanja, langkah-langkah apa untuk menyelesaikannya," ujar Fahmi.
Pada point utamanya adalah Pemerinah akan melakukan langkah konkrit untuk pembenahan system JKN (Jamnan Kesehatan Nasional) secarah menyeluruh, Baik dari aspek kepesertaan maupun pengawasan iuran.
"Kita lihat semua aspek, aspek kepesertaan, karena kepesertaan masih tinggi. Soal mendaftar saat sakit, bagaimana enforcement-nya, kami mau carikan jalan keluar yang tentu tidak mudah," ungkap Fahmi, dilansi dari CNN
Menurut dia, para pemangku kepentingan akan mencari jalan keluar agar rumah sakit tetap memberi layanan kesehatan kepada masyarakat, meski ada persoalan dari sisi anggaran.
"Ini kan dapurnya pemerintah bekerja nih, bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti. Keterlambatan bayar ditutup dulu dengan mekanisme SCF (supply chain financing)," terang Fahmi.
"Kita lihat semua aspek, aspek kepesertaan, karena kepesertaan masih tinggi. Soal mendaftar saat sakit, bagaimana enforcement-nya, kami mau carikan jalan keluar yang tentu tidak mudah," ungkap Fahmi.
Menurut dia, para pemangku kepentingan akan mencari jalan keluar agar rumah sakit tetap memberi layanan kesehatan kepada masyarakat, meski ada persoalan dari sisi anggaran.
"Ini kan dapurnya pemerintah bekerja nih, bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti. Keterlambatan bayar ditutup dulu dengan mekanisme SCF (supply chain financing)," terang Fahmi.
Dalam prosesnya, pemangku kepentingan akan menggelar rapat lanjutan di tingkat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Setelah itu, hasil rapat akan kembali dibahas dalam rapat kabinet di level Presiden Jokowi.
Dalam rapat tersebut, Fahmi mengaku tak membahas apapun terkait opsi kenaikan iuran BPJS. Sebelumnya, dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat terungkap bahwa BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit anggaran mencapai Rp28 triliun.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menambahkan rapat yang telah digelar belum menghasilkan kebijakan apapun. Menurut dia, Presiden Jokowi menugaskan para menteri terkait untuk membahas persoalan anggaran BPJS di tingkat kementerian.
