Debat perdana Pilpres 2019 dalam segmen pemaparan serta pendalaman visi dan misi di bidang hak asasi manusia (HAM) dan terorisme dinilai hanya berkutat pada tataran normatif dan formalitas.
SURABAYAPAGI.com - Hal ini lantaran kedua pasangan calon baik Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap tidak berani mengeksplorasi pertanyaan dari panelis maupun jawaban dari masing-masing kandidat.
"Secara umum saya melihat perdebatannya menjadi formalis, belum bisa mengetengahkan kepada publik, apa sih sebenarnya langkah strategis, sebelum program aksi konkret yang akan kira-kira dibangun kedua pasangan," kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar kepada media, Kamis (17/1) malam.
Menurut Wahyudi, satu-satunya hal konkret pada segmen pendalaman visi misi adalah saat Jokowi menyatakan akan mengharmonisasi berbagai peraturan melalui Pusat Legislasi Nasional.
Di luar itu, Wahyudi menilai debat berlangsung hanya di tataran konseptual dan cenderung sloganistik, sehingga belum menyentuh program dan strategi dari isu HAM dan pemberantasan terorisme. "Jadi perkiraan dari awal, kedua kandidat seperti ingin membatasi diri, tidak ingin terjebak dalam perdebatan yang kira-kira merugikan satu sama lain, sehingga bermain aman dan normatif," katanya.
Wahyudi mencatat, pada paparan awal visi misi, Jokowi sebenarnya sudah mencoba memaparkan konsep dan menyinggung persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.
Sayangnya, lanjut Wahyudi, pasangan Prabowo-Sandi tidak dapat melancarkan serangan untuk mengeksplorasi paparan Jokowi-Maruf tersebut. "Sayangnya kemudian pasangan nomor dua ketika menyampaikan visi misi dan merespons paparan pasangan pertama, justru cenderung abstrak," katanya.
Wahyudi menilai apa yang dituliskan Prabowo-Sandi dalam visi dan misi justru tidak muncul dalam debat segmen awal. Justru Prabowo-Sandi dianggap terlalu berimprovisasi dan menggiring ke isu ekonomi. "Prabowo tampak sekali berimprovisasi tapi luput dan tidak mengena pada pokok persoalan HAM tapi banyak membicarakan masalah ekonomi bukan HAM," ujarnya.
Begitu pula halnya dengan pemaparan isu pemberantasan terorisme. Kedua pasangan dinilai tidak dapat mengeksplorasi isu tersebut, padahal sempat juga disinggung terkait pemberantasan terorisme yang bersinggungan dengan dugaan pelanggaran HAM.
"Masih banyak hal yang sebenarnya bisa diperdebatkan secara konseptual maupun bisa menjadi amunisi menyerang satu sama lain, tapi itu tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dengan cukup baik kedua pasangan," tutupnya.
