Home / Pilpres 2019 : Catatan Akal Sehat Demokrasi Indonesia Pilpres 201

Debat Capres Nanti Malam, Soal Korupsi, bisa Debat Kusir

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 16 Jan 2019 20:42 WIB

Debat Capres Nanti Malam, Soal Korupsi, bisa Debat Kusir

Nanti malam, debat capres 2019 akan digelar pertama kali dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Akal sehat saya menilai dari empat tema ini, urusan korupsi akan menjadi perdebatan yang tak kalah ramai dibanding masalah hukum, HAM dan teroris. Mengingat, korupsi bisa menyerempet HAM dan bagaian dari hukum. Apalagi secara politik perbuatan korupsi bisa mengancam eksistensi suatu bangsa. Akal sehat saya mengatakan ini, karena ada catatan seejarah Indonesia dan dunia. Pertama sejarah Indonesia menorehkan bahwa jantung reformasi 1998 adalah menumbangkan rezim Orba yang dinilai sarat dengan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Bahkan reformasi disepakati dengan semangat pembasmian korupsi. Mengingat, rasuah tak semata soal jumlah uang negara yang dirampok pejabat dan pengusaha, tetapi sudah menyangkut eksistensi negara dan perawatan ideologi kebangsaan antara lain keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka itu, sejak masih menjadi wartawan peliput di kepolisian dan pengadilan, akal sehat saya sudah benci dengan perilaku korupsi. Apalagi korupsi di Indonesia yang terjadi sejak pemerintahan presiden Soeharto, sudah layak disebut sindikat korupsi (corruption syndicate) dan persekongkolan jahat di tingkat elite. Motifnya memperkaya diri sendiri, keserakahan dan perampasan uang rakyat secara sistematis. Akal sehat saya was-was, sekiranya korupsi tidask ditangani lebih serius dari yang sekarang, bisda mengancam eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tingkah koruptor terbaru adalah skandal korupsi raksasa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Korupsi e-KTP melibatkan Ketua DPR-RI, pejabat di Kemendagri dan pengusaha swasta dan politisi di DPR. Akal sehat saya mencatat korupsi di Indonesia, dari tahun ke tahun, ternyata tidak pernah menurun, tapi terus meningkat. Penelitian saya di KPK dan Kejagung, ratusan pejabat negara, termasuk pihak swasta terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam literatur hukum Internasional, sejarah mencatat, korupsi terbukti telah menghancurkan banyak negara dan lembaga. Misal, Mesir kuno telah hancur karena korupsi. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang berdiri pada 1602, gulung tikar pada 31 Desember 1799. Penyebabnya karena korupsi. Bahkan, Kekaisaran Romawi yang perkasa pun binasa, karena korupsi. *** Masuk akal bila KPU mengangkat soal korupsi dalam tema debat capres perdana malam nanti. Kita bisa mengukur seberapa sensitifnya kedua capres ini?. Siapa diantara Jokowi dan Prabowo, yang paling jitu mengeluarkan program solusi menekan angka kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sekaligus memperkecil penyelenggara Negara yang tidak serakah mencaplok uang rakyat? Kadang saat menyaksikan para tersangka korupsi di giring petugas dan disiarkan melalui layar TV, akal sehat saya bertanya, adakah kecemasan pada diri si koruptor dan keluarganya? Adanya peningkatan itensitas koruptor yang di OTT KPK, akal sehat saya bertanya atas lenyapnya uang Negara triluan yang dirampas koruptor, bagaimana sikap Jokowi dan Prabowo mengatasi korupsi? Ini bisa kita lihat nantri malam. Akal sehat saya yang berbasis fakta dan data, bila saya calon presiden yang berdebat malam nanti, jawaban saya bukan urusan kerugian Negara semata. Tetapi rasa ketidak adilan yang tumbuh di Indonesia. Episentrum masalah korupsi menurut logika saya bukan semata kerugian Negara. Maknanya, kerugian finansial hanya salah satu masalah pokok. Tetapi yang paling tidak beradab adalah telah terjadi ketidakadilan di masyarakat. Faktanya, dalam korupsi uang rakyat, ada satu - dua orang kuat dan berkuasa, bisa bertindak serakah menggarong uang Negara dan bisa sampai kenyang. Sementara jutaan rakyat masih miskin da nada yang masih kelaparan. *** Akal sehat saya memprediksi, dalam debat malam nanti, Capres Prabowo, bisa lebih mudah menguliti kelemahan dan kegagalan Capres Jokowi. Terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Posisi Capres Prabowo adalah peneropong praktik pemberantasan korupsi era Capres Jokowi sejak tahun 2014. Nanti malam, prakiraan saya Capres Prabowo, bisa enteng mengkritisi kebijakan Capres Jokowi, dalam urusan korupsi. Sebaliknya, akal sehat saya bisa berpikir, jangan jangan Capres Jokowi, akan melempar pertanyaan sinis, bahwa biangnya sumber perilaku koruptif sudah mengakar sejak mertua Capres Prabowo, berkuasa?. Maka itu, akal sehat saya memprediksi topik korupsi bisa memicu debat kusir. Persoalannya pada sudutpandang. Capres Jokowi, yang telah memimpin negeri ini selama hampir lima tahun dan merasakan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak bisa mengatasi dengan retorika. Sementara Capres Prabowo, dengan kacamata sebagai pengamat, logika saya, ia bisa beretorika karena memiliki pembisik yang beraneka ragam kepentingan. Saya khawatrir, sesi soal korupsi, berpeluang memicu debat kusir. Bila panelis bertanya soal langkah mengatasi korupsi ke depan? Capres Jokowi, menurut akal sehat saya bisa nerocos telah membuktikan yaitu berkonsep pencegahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jokowi bisa membuka data terkait dengan penguatan KPK. Misalnya, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang tim nasional pencegahan korupsi. Dengan Perpres 54/2018 tentang pencegahan korupsi, Capres Jokowi bisa pamer dirinya telah menempatkan KPK tetap sebagai motor pencegahan dan baru pemberantasan korupsi. Bahkan bukan tidak mungkin, Capres Jokowi yang merekrut juru bicara kepresidenan dari jubir KPK Johan Budi, bisa unjuk kerja. Apa? Saat menjadi kepala Negara, Jokowi beberapa kali meningkatkan anggaran operasional KPK serta menambah jumlah penyidik di KPK. Padahal saat itu ada usulan revisi UU KPK oleh DPR. *** Dalam debat capres nanti malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan delapan panelis. Mereka adalah ahli dari bidang Hukum, Korupsi, HAM dan Terorisme . Panelis ini mewakili institusinya dari akademisi, KPK, Komnas HAM. Maka itu, saya tak habis mengerti bila nanti malam, panggung debat pilpres bakal seperti cerdas cermat. Maklum, sebelum ini ramai diekspos pertanyaan ke masing-masing capres dikirimkan oleh KPU ke peserta debat. Bisa jadi, jawaban nanti malam tidak seru, karena telah ada bocoran atau contekan dari masing-masing tim suksesnya. Padahal, publik, dengan debat publik yang disiarkan TV secara langsung ingin melihat kemampuan dan spontanitas pemimpin dalam menjelaskan masalah bangsa. Dengan opsi seperti ini, akal sehat saya berkata, ayo kita simak bersama kualitas panelis. Benarkan panelis yang dianggap ahli ditingkat nasional punya kemampuan menyajikan pertanyaan yang tajam. Pertanyaan untuk menggali kadar kemampuan yang sesungguhnya dari Capres Jokowi dan Capres Prabowo, beserta Cawapresnya. Menurut akal sehat saya, debat calon pemimpin negara seperti malam nanti, merupakan salah satu sarana untuk membuka mata masyarakat. Siapa yang paling layak mengelola NKRI periode 2019-2024? Apalagi KPU memberi ruang yang sama bagi Jokowi dan Prabowo. Peluang untuk bisa menyampaikan visi dan misi di sela-sela perdebatan . Akal sehat saya berbisik, meski visi dan misi tidak diutarakan dengan waktu tersendiri, visi-misi itu tetap bisa digali dari sesi tanya jawab. Ini ditentukan kecerdasan emosional Jokowi, Maruf, Prabowo dan Sandiaga. *** Logika berpikir saya berbisik dalam debat nanti kedua capres diuji tingkat pengetahuannya yaitu wawasan yang luas tentang hukum, HAM, Teroris dan korupsi. Salah satu contoh kasus HAM yaitu kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang sudah satu tahun lebih belum terungkap. Siapa pun presidennya, asal berpengetahuan luas, seorang presiden akan menegaskan tidak dapat mengintervensi penanganan hukum yang menjadi domain Polri. Apalagi kini, sedang dibentuk tim terpadu. Logikanya semangat tidak mau intervensi aparat kepolisian, merupakan kiat menjawab tudingan presiden mengabaikan HAM. Sebaliknya, bisa muncul pertanyaan klasik soal penculikan mahasiswa tahun 1998 yang tak kunjung terungkap. Pertanyaan ini akal sehat saya akan diarahkan ke Capres Prabowo. Akal sehat saya mengajak kita melihat tontonan di TV di rumah dan kntor bahkan nobar di sebuah tempat. Siapa kira-kira capres yang di depan kamera bisa mengeluarkan data dan fakta, termasuk tentang tudingan ada kegagalan kinerja pemerintahan Jokowi. Tudingan kegagalan ini bahkan sempat diviralkan dengan embel-embel seorang presiden yang tidak mensejahterakan rakyatnya, kecuali membangun infrastruktur menggunakan utang dari Negara lain. ([email protected], bersambung)

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU