SURABAYAPAGI, Surabaya - Sejumlah pemuda Jawa timur yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS JATIM) menngungkapkan data dari LHP BPK RI atas anggaran APBD Jatim 2019 soal dana hibah. Mereka mengatakan dana hibah sebesar Rp2,9 Triliun itu ternyata dipermasalahlan secara administratif oleh BPK RI karena belum dilengkapi Laporan pertanggung jawaban (LPj).
Ahmad Annur Ketua Center for Islam and Democracy study (CIDE) meminta pemprov dan DPRD Jatim segera melakukan perbaikan tata kelola penggunaan dana hibah. “Menurut kami pengelolaan dana hibah sampai sekarang tidak jelas karena kata BPK tidak ada spj nya,” ungkap mantan aktivis PMII ini, Kamis (6/8/2020).
Baca Juga: Imigrasi I Surabaya Berhasil Terbitkan Hampir 10 Ribu Paspor
Ia berharap dana hibah di 2020 dan 2021 ada perbaikan. Tidak seperti dana hibah 2019 yang menurut BPK belum ada spj nya. Jangan sampai kemudian, ada persepsi masyarakat jika administrasinya saja bermasalah, jangan jangan pelaksanaannya juga tidak sesuai peruntukan atau bahkan fiktif. “Ini penting dikawal dan kami awasi karena menyangkut uang rakyat dan harus bermanfaat untuk rakyat,” tegas Ahmad.
Berdasarkan catatan BPK RI, pasa tahun 2019 dana hibah yang tidak di SPJ kan, ada sebesar 2,9 triliun tersebar di 11 SKPD. Diantaranya. Dinas Pendidikan (Non Bos) Rp. 166.902.959.200 , Dinas Pendidikan (Bos) Rp. 875.571.928.000, Dinas Kesehatan Rp. 140.143.610, Dinas pekerjaan umum bina marga Rp. 356.892.500.000, Dinas pekerjaan umum sumber daya air Rp. 81.774.945.000, Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan cipta karya Rp. 240.295.000.000, Bakesbangpol Rp. 37.211.394.71. Adapula di Biro administrasi perekonomian Rp. 8.178.400.000, Biro administrasi kesejahteraan sosial Rp. 895.188.273.957, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp. 1.225.000.000 dan Biro administrasi pembangunan Rp. 337.280.000.000.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Madura KH Imron Fatah menjelaskan, dana hibah yang digelontorkan tidak dirasakan warga di Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Bangkalan. Muncul banyak dugaan, pulau Madura hanya dijadikan sebagai tempat membuang program anggaran dana hibah. "Dana hibah yang masuk triliunan, tapi kehidupan masyarakat Madura tidak juga membaik," kata KH Imron Fatah mengaku heran.
Pria asal Bangkalan ini, menyampaikan masih banyak ditemukan masyarakat di empat kabupaten di Madura hidup dibawah garis kemiskinan. Begitu juga sarana infrastruktur jalan, irigasi dan sebagainya kondisinya memprihatinkan. “Kami berharap anggaran hibah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ini tepat sasaran dan Madura tidak lagi menjadi daerah termiskin di Jawa Timur,” pintanya disela diskusi dengan Aliansi masyarakat Masyarakat Madura lainnya. Seperti Jaka Jatim, Lira, BEM UIN Sunan Ampel, Pusdira, Center For Islam and Democrasi Studys (Cide).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
Senada, Didik, Sekjen Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim), menyampaikan Pengawasan dana hibah semakin lemah. karena di bawah juga ada bantuan dari pemerintah pusat, seperti Dana Desa, Pokok Pikiran (Pikir) dari DPRD Kabupaten di Madura. "Kami sampai kesulitan membedakan mana program yang berasal dari dana desa dengan hibah pokmas dari provinsi," terang Didik.
Terpisah, Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Sejahtera DPRD Jawa Timur berharap temuan itu menjadi landasan anggota legislatif melakukan kontrol penggunaan dana hibah Jawa Timur tepat sasaran. Pihaknya siap mengklarifikasi kan temuan warga Madura, jika memang ada indikasi kerugian negara. “Kita akan mengkoordinasikan dan mengklarifikaai agar tidak ada kerugian negara," singkatnya. rko
Baca Juga: Tingkatkan Kepuasan Masyarakat, Satpas SIM Colombo Gaungkan Pelayanan Prima dan Transparansi
Editor : Mariana Setiawati
