SURABAYAPAGI.com - Hak Kekayaan Intelektual atau yang dingkat HKI merupakan suatu harta tersendiri bagi China. HKI merupakan sebuah pernyataan hak paten mengenai suatu penemuan-penemuan yang di anggap fantastis dan sangat rawan pencurian.
Dengan demikian, Tiongkok akan semakin memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya melindungi secara efektif hak dan kepentingan sah semua jenis pelaku pasar, mendorong lingkungan bisnis yang lebih memungkinkan, meningkatkan inovasi teknologi, dan memperdalam kerja sama internasional. Ini nyatakan saat Pertemuan eksekutif Dewan Negara yang diketuai oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada hari Rabu.
Perdana Menteri Li menunjukkan bahwa memperkuat perlindungan HKI adalah posisi yang konsisten dari pemerintah Tiongkok. Semua perusahaan yang terdaftar di Cina, baik itu yang diinvestasikan dalam negeri atau asing, akan diperlakukan sama, dan hak dan kepentingan sah dari bisnis asing akan dilindungi.
Memperkuat perlindungan kekayaan intelektual secara menyeluruh ditetapkan dalam Laporan Kerja Pemerintah tahun ini.
Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan kemajuan penting Cina dalam perlindungan HKI. Sejak 2012, Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional telah menugaskan survei pihak ketiga setiap tahun, mengundang publik untuk menilai kinerja pemerintah dalam perlindungan HKI. Hasil menunjukkan tingkat kepuasan publik telah meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam Global Innovation Index yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organisation pada tahun 2018, Cina naik peringkat ke No. 17 dari No. 22 pada tahun 2017, membuat jalan ke 20 besar dunia untuk pertama kalinya.
"Peningkatan lebih lanjut perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk meningkatkan sistem perlindungan hak properti kami. Hal ini diperlukan oleh inovasi ilmiah dan teknologi dan penting untuk pembukaan China yang lebih besar," kata Li.
Pertemuan hari Rabu memutuskan untuk mengintensifkan penegakan hukum terkait HKI dan menekankan bahwa semua jenis pelaku pasar harus diperlakukan sama. Upaya untuk merumuskan dan meningkatkan kriteria untuk menentukan, memeriksa dan memverifikasi pelanggaran dan pemalsuan paten, merek dagang, dan hak cipta akan dipercepat.
Kampanye khusus melawan pelanggaran hukum terkait HKI akan lebih lanjut dilakukan dan akan mendaptkan hukuman berat beserta denda yang besar yang akan dijatuhkan. Kerja sama internasional tentang perlindungan HKI akan ditingkatkan untuk memudahkan perusahaan mencari hibah HKI dan perlindungan mereka di luar negeri.
Proses revisi UU Paten dan UU Hak Cipta, memasuki babak baru revisi komprehensif UU Merek, dan revisi Peraturan Pelaksana UU Paten akan diajukan. Dengan demikian, biaya untuk pelanggaran hukum akan meningkat secara signifikan.
Kualitas dan efisiensi pemeriksaan HKI akan terus ditingkatkan, seperti yang disyaratkan pada pertemuan tersebut. Sistem pemeriksaan paten dan pendaftaran merek dagang yang cerdas akan dikembangkan lebih cepat. Tujuannya adalah untuk mempersingkat, pada akhir tahun ini, waktu yang diperlukan untuk meninjau aplikasi paten bernilai tinggi dalam waktu 17,5 bulan, dan periode tinjauan rata-rata untuk pendaftaran merek dagang dalam waktu lima bulan.
"Efisiensi yang lebih besar diperlukan dalam pemeriksaan paten dan merek dagang, dan sejumlah besar paten di bidang inti akan dipromosikan. Sangat penting untuk meningkatkan tingkat komersialisasi paten, yang relatif rendah saat ini," Li kata.
