•   Minggu, 5 April 2020
Pilpres 2019

Cendana Dukung Prabowo, Kemerdekaan Pers Bisa “Di-Orba-kan’’

( words)
Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)


Surat Terbuka untuk Prabowo- Sandiaga Uno, yang Ikut Pilpres 2019 (2)

Pak Prabowo Yth,
Dalam politik praktis, apa yang tidak bisa diubah. Apalagi soal kekuasaan? Semua persoalan di pemerintahan bisa diubah-ubah tergantung penguasa yang sedang memimpin .
Ini menyerap adagium politik Power Tends to corrupt; absolute power tends to corrupt absolutely. Artinya kira-kira kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak, pasti akan disalahgunakan.
Sebagai wartawan yang menulis sejak Orde Baru, saya termasuk yang punya kekhawatiran terhadap Anda.
Kekhawatiran saya, kemerdekaan pers yang sudah tumbuh matang sejak pemerintahan Reformasi tahun 1998, bisa Anda jinakan atau ‚‘Orde-barukan‘‘ dengan berbagai peraturan. Mengingat, kemerdekaan pers yang sekarang dinikmati pers, belum kemerdekaan pers yang dilindungi oleh konstitusi.
Apalagi, saat Pilpres 2019 ini, Anda mendapat dukungan power full dari rumah almarhum Soeharto Jl. Cendana Jakarta. Selain person person putra-putri penguasa Orde baru, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto, turut mensuport Anda. Ini luar biasa.
Dukungan Cendana, menurut saya, bukan sekedar dukungan moral. Ada materialnya. Bahkan bisa jadi, mantan pejabat Orde Baru, akan turut tergerak membantu Anda.
Maklum, semua rakyat Indonesia tahu, hampir semua pejabat eselon 1 di pemerintahan Soeharto, tidak pernah dipublikkasikan miskin kayak Bung Karno dan Bung Hatta.


Pak Prabowo Yth,
Feeling saya, sekiranya Anda menang dalam pilpres 2019, Anda bisa mengubah berbagai kebijakan yang tidak cocok bagi Anda. Termasuk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mengapa feeling saya mengatakan seperti ini? Ada sejumlah alasan. Pertama, karakter Anda sejak berpangkat perwira hingga Letjen. Kedua, Anda yang saat menjadi menantu penguasa Orba, karir Anda moncer sampai diberhentikan dengann tidak hormat.
Ketiga, Anda sudahh tiga kali mengikuti pilpres. Dua kali gagal. Keempat,Anda sepertinya berambisi ingin menjadi Presiden. Salah satu indikator, Anda menyatakan pengagum presiden pertama.
Kekaguman Anda terimplementasi pada cara Anda berpakaian, berpidato dan mengeluarkan jargon-jargon kerakyatan.
Maka itu, saya termasuk pemerhati Anda sejak dua pilpres. Pemerhati bukan berarti saya bersimpaati pada Anda, tetapi saya meneliti perilaku politisi yang berangkat dari jenderal. Termasuk perilaku mantan presiden SBY.
Beda antara Anda dan SBY, Anda belum pernah menjadi presiden, sedangkan SBY sudah dua periode memimpin negeri ini.
Pikiran-pikiran jurnalis yang suka berprasangka (kebiasaan wawancarra selaalu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan agitatif, menggiring sampai menjebak, agar pejabat terpancing) sepertinya Anda menyimpan sesuatu yang tidak Anda publikasikan.
Salah satu pengamatan saya, Anda bisa berperilaku kayak Soeharto, yang otoriterian.


Pak Prabowo Yth,
Dalam catatan saya, saat mantan mertua Anda berkuasa, semua kekuasaan politik terkonsentrasi pada dirinya semata.
Saya mengerti bahwa kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua dikenal manusia. Mengingat gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangannya. Soeharto, sampai didemo mahasiswa, bertindak sebagai penguasa tunggal.
Bisa jadi, karena arus dinamisme politik yang tinggi, Anda menerapkan gaya kepemimpinan mantan mertua Anda.
Apalagi, di sekitar Anda, selain putra-putri mantan penguasa Indonesia 32 tahun, Anda juga dikelilingi aktivis Islam yang tergabung alumni 212, FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
Saya menyegarkan pikiran Anda bahwa saat Orde Baru berkuasa, Media Pers terkekang. Pers tidak diperbolehkan memberitakan mengenai berita miring yang di seputar pemerintahan.
Bila ada pers yang berani mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan, ada ancaman keras terkait penerbitannya.
Saat itu, presiden Soeharto, mensyaratkan kewajiban setiap perusahaan persm harus memiliki SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers.
Orde Baru, saya rasakan bertindak ketat dalam melakukan pengawasan atas pers, Soeharto, tidak menghendaki pemerintahannya terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa.
Jadinya, fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial.
Pendeknya, jaman orde baru, sebagai orang pers, saya melihat bahwa model kepemimpinan Soeharto yang otoriter galak dalam memberantas kebebasan masyarakat.
Anda sebagai makhluk yang berpolitik, tentu memiliki kebebasan membuat kebijakan, termasuk terhadap kemerdekaan pers.
Nah, kelak bila Anda menang, itu artinya pemerintahan berubah. Otomatis politik juga ikut berubah sesuai kehendak dan pemikiran Anda. Apalagi bila jumlah anggota koalisi Anda menjadi mayoritas di legislative. Kemerdekaan pers bisa Anda usik. Ini karena rohnya politik itu tidak konsisten, dinamis, dan selalu berubah sesuai dengan kepentingan pemerintahan Anda.
Bila saya memohon, sebaiknya Anda jangan ikut-ikutan meniru mantan mertua Anda tak membolehkan ada kemerdekaan pers. (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

Berita Populer