Cabut Negara Berkembang, Ekspor RI Terancam

Senin, 24 Feb 2020 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Terkait Keputusan Amerika Serikat (AS) mengenai pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menilai akan berdampak pada kinerja ekspor dalam negeri. Pasalnya, pencabutan tersebut dapat berdampak pada pemberian fasilitasGeneralized System of Preferences (GSP) atau keringanan bea masuk impor dari AS. Pencabutan tersebut dikhawatirkan bisa menghilangkan fasilitas GSP yang telah diterima Indonesia dari AS. Dan kalau kekhawatiran tersebut benar terjadi, ekspor Indonesia ke AS berpotensi tertekan. Apalagi, nilai ekspor Indonesia ke AS cukup besar. Data BPS pada sepanjang 2018 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$18,439 miliar atau setara Rp253,674 triliun (kurs Rp13.757 per dolar AS). Nilai tersebut mencapai 12,9 persen dari total ekspor Indonesia. "Keputusan US itu terkait fasilitas perdagangan. Konsekuensinya masalah GSP dan sebagainya. Indonesia keluar dari itu (negara berkembang), ada konsekuensi dari fasilitas. Pasti ada pengaruh, kan 12,9 persen ekspor RI ke AS," kata Susiwijono, di Jakarta, Senin (24/2). Susiwijono mengatakan dampak ekspor tersebut berpotensi memperparah defisit neraca dagang antara AS dengan Indonesia. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah. Sayangnya, ia tak menjelaskan detil apa saja yang bakal dilakukan pemerintah. Ia hanya mengaku, pihak Kementerian Perdagangan kini sedang mengkaji cara untuk menanggulangi defisit tersebut. "Teman-teman (Kementerian) Perdagangan sedang menghitung semuanya, karena pasti berpengaruh ke GSP," pungkasnya. Sebelumnya, AS mencabut status negara berkembang Indonesia di WTO. Pencabutan status ini berpotensi membuat RI kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang umumnya diterima oleh negara-negara berkembang.jk03

Editor : Redaksi

Tag :