SURABAYAPAGI.COM,- Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan ke PresidenJoko Widodo (Jokowi) agar wilayahnya menjadi provinsi khusus. Tujuannya, agar kewenangan pemerintah setempat tidak hanya sebatas daratan, namun menyeluruh hingga perairan Natuna.
Abdul mengatakan perluasan kewenangan ini perlu agar pemerintah Kabupaten Natuna bisa ikut berkontribusi bagi pengawasan perairan dari kapal-kapal asing yang masuk ke Tanah Air. Saat ini, fungsi pengawasan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga.
"Maka sebaiknya menjadi provinsi khusus, sehingga bisa diperkuat kewenangannya," kata Abdul
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah untuk saat ini tidak akan menindaklanjuti usulan tentang Natuna menjadi provinsi tersendiri. Sebab, pemerintah masih berpedoman kepada aturan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.
"Enggak (tidak akan menindaklanjuti). Itu sementara moratoriumlah pegangannya (yang menjadi rujukan aturannya)," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
"Saya pikir masih harus memedomani itulah moratorium. Moratorium kita masih ke sana (masih berlangsung)," kata dia.
