Bu Risma, Mulai Promosi 'Ngawur-ngawuran!'

Catatan Jurnalis Muda, Raditya M. Khadaffi

 

Kirim Direct Mail ke Warga Surabaya Ajak Pilih Eri-Armuji

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Nekat! Komentar saya, saat ada warga kota datang ke redaksi Surabaya Pagi, membawa program direct mail bergambar Bu Risma lengkap dangan tandatangannya.

Nekat!. Ya, dilakukan jelang pencoblosan. Ini tak ubahnya sebuah serangan fajar.

Hal yang mengejutkan, dalam direct mail itu, Bu Risma, mempromosikan Eri Cahyadi-Armuji. Warga diminta dari pada golput lebih baik mencoblos paslon nomor 01, Eri Cahyadi-Armuji.  

Secara awal, isinya, mengajak agar tanggal 9 Desember 2020, untuk berpartisipasi ikuti Pilkada Surabaya. Nah, isinya tuh seperti ini:

“Pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, adalah hari yang sangat menentukan arah pembangunan Surabaya, dan masa depan bagi kita serta anak-anak kita semua.

Mari kita pilih Calon Wali Kota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji. Pasangan nomor 1 ini memiliki kompetensi, amanah dan telah teruji sebagai birokrat dan sebagai anggota DPRD Surabaya. Eri-Armuji akan meneruskan pembangunan Surabaya yang lebib baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan dan menyejahterakan rakyat.

Ayo datang ke TPS-TPS. Pilih Eri-Armuji No.1. Jangan Golput. Marilah kita lanjutkan kebersamaan selama 10 tahun ini, supaya pembangunan Surabaya lebih baik lagi jangan menjadi sebaliknya!”

Narasi yang digunakan dalam surat ini tak berbeda dengan tulisan baliho, “Selamatkan Surabaya.” Bahkan, menjurus ada upaya untuk melakukan pemaksaan pilihan di setiap warga Surabaya.

Logika berpikir saya mengatakan, selain mulai nekat, promosi bu Risma, sangat menyesatkan warga kota.

Promosi semacam ini membuktikan bu Risma, dalam pilkada serentak 2020 ini tidak netral. Menurut logika saya, bu Risma seperti punya agenda terselubung. Membaca direct mail ini bu Risma, sepertinya seorang kepala daerah yang tidak punya malu. Ia menganggap seolah kota Surabaya adalah“miliknya”.

Ini sama dengan menafikan wali kota-wali kota sebelumnya Bambang DH, Soenarto, Poernomo Kasidi, Moehadji Widjaya dan Soeparno.

Menggunakan tolok ukur kepentingan publik, cara berpikir bu Risma semacam ini tidak keliru bila aktivis Banteng Ketaton menuding Bu Risma sedang menerapkan bisnis politik, mengoligarkikan kota Surabaya.

Pola kerja semacam ini seolah Bu Risma menerapkan “konsep PDIP parpol pro rakyat, tetapi elitenya bercitarasa Politik Orde Baru, oligarki.”

 

***

Saya tertarik dengan pernyataan aktivis Banteng Ketaton tentang ‘’politik oligarki’’, karena baru kali ini praktik oligarki disuarakan untuk kepala daerah, bukan kepala Negara.

Makanya, saya mencari acuan tentang oligarki dari sumber aslinya.

Menurut Thomas Aquinas, istilah oligarki adalah kekuasaan kelompok kecil. Dan dalam oligarki penguasa negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Potret Aquinas, penguasa oligarki adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. (Suhelmi, 2001)

Bahkan menurut seorang profesor dari Northwestern University, Jefrey A. Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi.

Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.

Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas". (Winters, Profesor Of Northwestern University)

Jefrey Winters menyebut ada beberapa ciri-ciri suatu negara yang menganut atau menggunakan Sistem Pemerintahan Oligarki.

Pertama, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil. Gambarannya terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem. Disini, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, Kedua, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan apakah Indonesia menganut sistem pemerintahan oligarki ini?

Pertanyaan ini mengusik konstitusi negara bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan. 

Maklum, Jefrey Winters analisis politik (Daniealdi) menyebut demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya". (Winters, Profesor Of Northwestern University).

Pertanyaannya mengapa dan ada-apa aktivis Banteng Ketaton sampai menyebut Bu Risma, dianggap mempraktikan politik oligarki?

Bila Bu Risma, merasa bukan sedang menjalankan praktik politik oligarki, sepatutnya ia memprotes dan mempolisikan pengucapnya?

Saya berharap Bu Risma, mau melaporkan agar bisa dibuktikan? Bu Risma, bisa menangkis tudingan dari aktivis Banteng Kataton. Sebaliknya, aktivis Banteng Ketaton, bukan sembarang penggiat politik praktik. Mereka adalah kader dan simpatisan PDIP cabang Surabaya. Termasuk Mat Mochtar.

Saya mendengar, kader sekelas Mat Mochtar tahu persis sepak terjang Bu Risma, selama dua periode memimpin kota Surabaya. Siapa saja daoke-daoke yang menjadi hoping-nya? Siapa masyarakat kecil yang diajak membangun oligarki di Surabaya?

Saya tak bisa membayangkan bila aktivis Banteng Ketaton ini turun ke jalan untuk membuka praktik oligarki Bu Risma, seperti ribuan mahasiswa menurunkan presiden Soeharto, Mei 1998 lalu.

Bersama teman-teman, saya sempat berdiskusi tentang baliho bergambar Bu Risma, yang minta dirinya dibela untuk selamatkan kota Surabaya? Apakah Bu Risma, menulis narasi semacam itu ingin dirinya disebut agent of change di Surabaya?

Benarkah? Apa kata-kata itu sebenar-benar ada dan ditulis menggunakan fakta dengan benar, sajian bu Risma menangis sambil berdoa itu kejadian benar, digambar dengan benar, dibaca dengan benar, dilakukan dengan benar, dan dipahami dengan benar?. Walahualam.

 

 

***

 

Direct Marketing adalah sistem marketing dimana organisasi atau perusahaan berkomunikasi secara langsung dengan target kastemer untuk menghasilkan respons atau transaksi.

Secara konseptual, respons yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan.

Dalam Dictionary of Marketing Terms, Peter Bennett mendefinisikan direct marketing sebagai “aktifitas total dimana penjual, untuk mengefektifkan pertukaran barang dan jasa dengan pembeli, mengarahkan usaha pada target audience menggunakan satu atau lebih media (direct selling, direct mail, telemarketing, direct-action advertising, catalogue selling, cable TV selling, dll).

Nah, sebelum direct mail, Bu Risma, sudah mengeluarkan baliho. Apa lagi produk promosinya dan mempromosikan kelompok kecilnya yang dilukiskan oleh aktivis Banteng Ketaton, kekuasaan oligarki.

Setelah diberi oleh warga kota sebuah direct mail, saya berpikir, bisa jadi surat bergambar foto Bu Risma, sebagai junk mail atau surat yang tidak kita harapkan kedatangannya.

Warga kota yang menemui saya menyatakan dirinya bersama tetangganya terganggu dengan “surat rayuan” bu Risma.

Wanita yang tinggal di Sidotopo itu menyatakan ia dan keluarganya menghindari direct mail, karena memperburuk citra bu Risma, yang seharusnya bersikap netral, berpihak pada satu paslon.

Mendengar keluh kesah warga Sidotopo semacam itu, saya menyerap direct mail bu Risma, ternyata tidak menyentuh target market.

Berdasarkan form direct mail, saya menduga surat ini disusun melibatkan orang Dispendukcapil, karena nama dan alamat yang tertera jelas. Tampaknya konseptor direct mail ini orang yang fasih mengelola marketing. Mereka menggunakan database, daftar nama yang dikirimi.

Konsep direct mail menurut pengalaman teman seorang konsultan marketer nasional, biasanya efektif mempengaruhi tidak lebih dari 1-2% target market yang dibidik. Apalagi kelas menengah ke atas, menyebut direct mail identik dengan junk mail, surat yang setelah diterima dimasukan tong sampah.

Sebagai jurnalis muda yang pernah belajar marketing, saya melirik direct mail bertandatangan bu Risma, dari tata letaknya diformat berjualan. Tawarannya juga menarik. Tetapi ada pria yang menemui saya, bisa digambarkan, warga kota tidak merespon positif. Paling tidak dari pria ini. Dan pria ini mengaku, beberapa tetangganya juga mencibir setelah menerima direct mail. Mereka malah bertanya, tahu dari mana nama dan alamatnya, sehingga mendapat kiriman dari bu Risma, bukan jagoannya, Eri Cahyadi – Armuji.

Pria berbadan kurus ini tahu aturan KPU bahwa kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali di pilkada daerahnya wajib mengajukan izin cuti bila ingin kampanye. Pria ini bertanya, bagaimana bu Risma, yang tak mencalonkan lagi ikut promosi dalam pilkada serentak 2020 di Surabaya?.  Kekuasaan apa yang ingin bu Risma rengkuh? Apa hartanya belum cukup? Lalu apa alasan  bu Risma berpromosi memasang baliho dan direct mail?

Bu Risma, mbok ojok ngawur-ngawur ta? . Opo kurang sebaran baliho Eri-Armuji? Opo jik gak yakin dengan brosur Eri-Armuji dipaku nang pohon pohon kota? Mosok wis mau lengser, jik cawe-cawe nampang nang publik? . Opo kota Suroboyo iki milik bu Risma,  kok abot temen tinggalno jabatan kepala daerah kota Suroboyo? Opo memang wedi Eri-Armuji, bakal kalah?

Teman saya yang ikut melihat baliho  bu Risma di Medokan Ayu berkelakar, “Wis angel, angel, angel temen tuturane!“. Hehe… (radityakhadaffi@gmail.com).