•   Senin, 27 Januari 2020
Agrobisnis

Bentuk POPSI Organisasi Petani Dukung Program Sawit

( words)
Para pemimpin keempat organisasi petani SP/Sgin


SURABAYAPAGI.com - Sebanyak empat organisasi petani kelapa sawit menyatakan mendukung program peningkatakan produktivitas peremajaan kelapa sawit. Dukungan ini disampaikan dalam seminar nasional bertema: Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)? Dengan topik Peremajaan sawit rakyat sebagai solusi peningkatan produktivitas yang diinisiasi Media Perkebunan.

Keempat organisasi petani ini adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (Samade). Keempat organisasi ini juga mendeklarasikan pengukuhan Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit (POPSI) di Jakarta, Jumat (12/7).

Ketua Umum Aspekpir Setioyono mengatakan organisasi petani harus bersatu untuk memiliki pandangan dan sikap yang sama menyuarakan kepentingan petani kelapa sawit Indonesia. "Dana Sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit," tegas Setyono.

Dia juga meminta agar dukungan pendanaan bagi petani tidak dibatasi dengan luasan 4 hektare (ha) melainkan di bawah 25 ha sesuai UU Perkebunan. POPSI berharap dukungan pendanaan bagi petani sawit bisa mencapai 45 juta per ha.

Dana Sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit, tegas Setyono yang juga merupakan petani sawit PIRTRANS di Riau ini.

Anggota POPSI lainnya melalui Ketua Umum APKASINDO, Alvian Arrahman mendukung inisiatif peningkatan produktivitas melalui program PSR. Alvian meminta agar program ini perlu didukung dengan prosedur yang mudah bagi petani dan meminta agar syaratnya dipermudah satu atau dua syarat cukup. Beberapa waktu lalu, kementerian pertanian telah menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Namun syarat-syarat ini masih berat untuk dipenuhi petani adalah tugas Kabupaten Kota, namun pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mendata petani plasma dan petani swadaya.

Hal sendada diungkapkan perwakilan dari Asosiasi SAMADE Pahala Sibuea yang sesuai dengan janji
Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2018 dalam acara IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) pada 29 Oktober 2018 di Bali bahwa petani sawit jangan dipersulit, satu syarat cukup, jelas Alvian.

Tugas Berat POPSI Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang di deklarasikan hari ini akan memiliki tugas berat, khususnya dalam melakukan pendampingan petani, revitalisasi kelembagaan dan penyiapan syaratsyarat untuk peremajaan sawit. Karena itu, POPSI meminta untuk bersinergi dengan para pihak khususnya pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan serta Direktorat Jendral Perkebunan.

Mansuetus Darto, Sekjen SPKS mendesak Pemerintah, perusahaan swasta dan industry biodisel untuk bergotong royong membantu petani kelapa sawit dimanapun mereka berada. Jangan biarkan petani bergerak sendiri tanpa pendampingan. Darto pun meminta agar program PSR ini jangan hanya fokus pada PSR, karena tidak semua petani membutuhkannya, masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan petani seperti model insentif bagi petani untuk menambah pendapatan petani dari harga TBS yang terus anjlok dan program ketahanan pangan petani sawit.

Berita Populer