Banjir tak Tuntas, Warga (Bisa) Gugat Walikota Risma
Persoalan Banjir Bukan karena Surut Dua Jam. Tapi Banjir yang Terjadi Telah Rugikan Publik. Bahkan, Menghabiskan APBD Ratusan Miliar (sub)
Tim Wartawan Surabaya Pagi
SURABAYA PAGI, Surabaya - Walikota Surabaya Tri Rismaharini kembali menjadi sorotan. Ini dipicu banjir di berbagai kawasan Kota Surabaya hingga merendam puluhan motor dan mobil. Padahal hujan yang terjadi, Rabu (16/1/2020), hanya berlangsung sekitar dua jam. Jika curah hujan lebih lama, dikhawatirkan banjir yang terjadi lebih parah lagi. Sementara dana APBD untuk menanggulangi banjir mencapai ratusan miliar. Lantaran banjir setiap tahun ini merugikan secara material maupun immaterial, masyarakat disarankan untuk menggugat Walikota.
-----------
Demikian diungkapkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim Rere Christanto, dua anggota DPRD Kota Surabaya M. Mahmud dan Imam Syafii, yang dihubungiSurabaya Pagi secara terpisah, Kamis (16/1/2020).
Direktur Walhi Jatim Rere Christanto mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Surabaya, khususnya bagian barat, sudah setiap tahun terjadi. Ketika curah hujan tinggi, potensi banjir sangat tinggi. Mestinya, hal tersebut sudah bisa ditanggulangi karena dapat diprediksi.
"Oleh sebab itu, bukan persoalan banjir tersebut bisa surut dalam waktu dua jam, melainkan peristiwa banjir itu sendiri selalu terjadi," cetus Rere kepada Surabaya Pagi, Kamis (16/1) kemarin.
Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada tiga hal yang diatur dalam pasal tersebut, yakni hak mengajukan gugatan secara perwakilan, hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan diri mereka, danrepresentative standing bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat.
"Artinya, masyarakat yang dirugikan akibat banjir, bisa menggugat Pemkot Surabaya," paparnya.
Akibat Pembangunan
Menurut Rere, banjir yang terjadi di Surabaya barat adalah akibat pembangunan massif yang tidak mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup. Soalnya, terdapat waduk-waduk yang sejatinya berfungsi untuk menampung air hujan, beralih fungsinya. Akibatnya, air dalam jumlah melimpah meluber ke permukiman maupun perkotaan.
Rere lantas memaparkan rumus umum bencana, yakni risiko sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Dengan kalimat lain, risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya kerusakan pada suatu daerah, akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan.
"Yang harus dilakukan ialah melakukan tindakan untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan menambah kapasitas," urai Rere. "Dalam hal ini, resikonya jelas yaitu kerusakan akibat banjir. Oleh sebab itu, waduk-waduk harus dikembalikan fungsinya."
Anggota DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud yang tinggal di daerah Manukan juga punya pendapat yang sama. Menurutnya, banjir yang acap kali melanda Surabaya barat ini merupakan buah dari pengembang perumahan raksasa yang mengalihfungsikan waduk-waduk. "Mestinya pemkot juga harus disoroti. Mengapa memberi izin?" ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Perizinan Bermasalah
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii menyoroti perizinan yang diterbitkan oleh pemkot kepada pengusaha maupun masyarakat apakah sudah sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Komisi A menemukan SPBU di Jalan Pemuda yang dekat dengan objek vital. Artinya, ada proses perizinan yang perlu ditinjau kembali.
"Itu perizinan pembangunan proyek-proyek apakah sudah memenuhi persyaratan?" tutur Imam.
Di samping itu, politisi Partai NasDem ini juga menyebut kalau warga yang merasakan dirugikan karena banjir, bisa menggugat pemkot baik secara perorangan maupun kolektif. "Ya, silahkan sajaclass action. Warga yang kendaraannya rusak akibat kebanjiran, bisa menggugat. Pemkot jangan mau uang parkir yang masuk sebagai PAD saja, tetapi juga mau bertanggungjawab kalau terjadi bencana," sebut Imam.
32 Titik Banjir
Sementara itu, informasi yang dihimpun banjir di wilayah Surabaya terjadi mulai pukul 17.00 WIB akhirnya surut kurang lebih pukul 18.30 WIB. Ketinggian banjir bervariasi. Banjir paling rendah 10 cm dan paling tinggi mencapai 80 cm. Ada 32 titik banjir yang terjadi Rabu (15/1/2020). Diantaranya mulai Surabaya barat di Jalan Mayjen Sungkono, Jl HR Muhammad, Jl Kutai, hingga Taman Galaxy di Surabaya Timur (Selengkapnya lihat grafis).
Dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Eddy Sudjono, melihat banjir pada Rabu kemarin terjadi di titik lemah Surabaya, yakni di Mayjen Sungkono. Video mobil teredam hingga separuh bodi maupun sepeda motor yang tinggal kelihatan spionnya pun diviralkan. Sebenarnya curah hujannya tak terlalu besar, tapi celakanya kok pas di Mayjen Sungkono, yang dari tahun ke tahun pasti tenggelam, katanya.
59 Rumah Pompa
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, menjelaskan bagaimana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turun sendiri ke jalan, guna mengkoodinir para pekerjanya. "Masalah banjir dan apa, menurut Bu Wali Kota (Tri Rismaharini) warganya kena banjir dan menambah kemiskinan mereka, mulai dari perabotannya yang rusak, jadi itu yang ditekankan. Terus Bu Wali juga turun sendiri, sehingga kita juga enggak enak-enakan gitu ya," ujar Erna kepada wartawan di ruangannya, Kamis (16/1).
Ia juga mengatakan, kinerja ASN, termasuk Kepala-kepala Dinas di Surabaya, bahkan volume air di beberapa titik sungai terus dipantau sendiri oleh perempuan yang akrab disapa Risma. Sehingga dia mampu mengkoodinir, semuanya yang ada di Kota Pahlawan. "Terus makin canggihnya ini, sehingga Bu Wali di manapun, tau mana yang enggak jalan. Kemudian teman-teman juga terbiasa ya, dia lebih nyaman kalau tidak ada genangan," imbuhnya.
Selain itu, Erna mengatakan, bahwa alat-alat berat di Surabaya sering dikerahkan. Terutama untuk mengeruk saluran, yang mengalami pendangkalan.
"Jadi kita punya alat berat yang 70 buah itu ya, itu tidak pernah berhenti, jadi kalau mengeruk saluran sampai tengah kota ke laut itu, kadang 2 tahun pun ya dijalani, tetap harus dikeruk ulang jika ada endapan banyak. Karena prinsipnya kan sama, air kan harus dapat tempat supaya tidak naik ke atas atau pemukiman," ucapnya.
Ia pun menjelaskan, bahwa perihal saluran air di Surabaya juga menjadi perhatian utama Pemkot. Sehingga pada masa penghujan, Pemkot menitik beratkan saluran air yang ada. "Lalu air itu yang butuh rekayasa. Rumah pompa air 59, kalau penjaganya kira-kira 250an, belum termasuk penyarang sampah ya, itu juga 300an, dan bekerja dibagi 3 shift yang berbeda. Jadi kalau di musim penghujan gini, mengeruknya dikurangi karena dia berjaga di rumah pompa," pungkasnya.n rga/alq
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
24 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
