Asosiasi Tolak Larangan Jokowi Ekspor Minerba

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Beberapa asosiasi mineral (mineral dan batu bara) beramai-ramai menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam larangannya untuk tidak mengekspor minerba mulai dari komoditas bauksit, timah, hingga batu bara. Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Jabin Sufianto mengatakan bahwa Indonesia mustahil bisa menyerap 100% timah produksi dalam negeri. "Mustahil untuk Indonesia bisa serap 100% timah kita," ungkapnya, Senin (13/01/2020). Dirinya juga menyebutkan tidak ada industri hilir yang mampu menyerap timah sebanyak jumlah produksi. Bahkan dirinya menyebut, selama ini penyerapan timah di dalam negeri kurang dari 5%. "Tidak ada industri hilir yang bisa memakai timah sebanyak yang kita produksi. Produksi tahun lalu sekitar 69 ribu metrik ton (MT), tahun ini sekitar 68 MT," imbuhnya. Menanggapi pelarangan ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia meminta, agar Indonesia sebagai eksportir terbesar harus memperhatikan kepentingan negara lain. Hendra mencontohkan Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Korea negara sahabat yang menjadi importir batu bara. Impor batu bara yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik ke depan. "Ilustrasi misal Vietnam 2020 impor batu bara kita, itu pembangkit listrikkan bisa sampai 20-30 tahun. Dia berharap sampai 2045 atau 2050 masih mendapat pasokan ekspor," terangnya. Tidak hanya itu, larangan ekspor semestinya juga mempertimbangkan penerimaan negara dan kepentingan daerah. Karena bisa jadi ada sebagian daerah yang mengandalkan ekspor batu bara untuk menggerakkan perekonomian. Terkait dampaknya ke defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Hendra enggan komentar. Hal itu karena menurutnya pemerintah sudah punya pertimbangan sendiri. "Nah itu pemerintah yang lebih tahu kita enggak akan mengkomentari [defisit]," imbuhnya. Jika pemerintah benar-benar sudah menerapkan larangan, sebagai kontraktor pihaknya hanya bisa mengikuti kewenangan tersebut. Pemerintah belum memastikan kapan larangan tersebut akan dimulai, namun Hendra memperkirakan maksud pemerintah melarang ekspor batu bara berlandaskan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Di dalam RUEN disebutkan ekspor batu bara akan dikurangi secara bertahap paling lambat tahun 2046. "Memang 2046, pernyataan Presiden ini belum spesifik melarang ya. Mungkin kami berandai-andaistatement Presiden merujuk ke RUEN," imbuhnya. Menurutnya, kebutuhan batu bara domestik pada tahun 2046 akan maksimal, sehingga sesuai dengan RUEN batu bara diprioritaskan untuk modal pembangunan. Dampaknya ekspor tidak diperlukan lagi, seiring dengan peningkatan kebutuhan. "Suatu waktu jika penggunaaan batu bara dalam negeri terus meningkat ya tentu ekspor tidak diperkenankan karena ada RUEN-nya. Tapistatement Presiden tidak ada waktunya kapan," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi gemas melihat sumber daya yang dimiliki Tanah Air kerap dijadikan sumber duit dengan diekspor mentah-mentah ke luar negeri. Jokowi menginginkan, hal ini bisa berubah secara perlahan dan tak terjadi lagi di masa kepemimpinannya. "Dalam memulai ini memang berat, tapi kalau negara tidak memiliki strategi ekonomi besar dalam rangka merancang pembangunan jangka panjang kita akan jadi eksportir bahan mentah," kata Jokowi, Jumat (10/1/2020). Indonesia sudah mulai dengan nikel dan kelapa sawit. Nikel, sejak Januari ini sudah setop ekspor mentah karena strategi ke depan akan fokus di industrilithium battery untuk mobil listrik. "Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel," jelasnya. Ini terus dilakukan agar dalam 2-3 tahun mendatang tercipta industrilithium battery di Indonesia yang harganya bisa diterima pasar. Selain nikel, komoditas lainnya juga akan menyusul. "Satu per satu akan kita setop, mungkin tahun depan bauksit, tahun depannya timah, tahun depannya batu bara, kopra juga setop," tegas Jokowi. Jokowi meyakini sumber daya seperti kopra dan kelapa sawit bisa dimanfaatkan jadi bahan bakar, seperti avtur. "Ini sudah hampir ketemu, kalau ini ketemu semua pesawat bisa kita ganti dengan kelapa yang dihasilkan rakyat," terangnya.

Editor : Redaksi

Asosiasi Tolak Larangan Jokowi Ekspor Minerba

Mendag: 40 Pabrik China yang 'Nakal' Beroperasi di Indonesia

220 Triliun Digelontorkan Pemerintah untuk 4 Anggaran Prioritas

Bandara Komodo Labuan Bajo Jadi Bandara Internasional

Realisasi Bantuan Pangan Cegah Stunting Capai 34.661 KRS

Pemkab Trenggalek Dapat Bantuan Instalasi Air Bersih di 60 Titik

Kementan Tambah Kuota Pupuk Subsidi Kabupaten Situbondo

Pasar Banyuwangi Direvitalisasi, Ratusan Pedagang Direlokasi

Bandara Komodo Labuan Bajo Jadi Bandara Internasional

Kota Surabaya Raih Skor Tertinggi, Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi

Realisasi Bantuan Pangan Cegah Stunting Capai 34.661 KRS

Sambut 23.719 Peserta Tes UTBK, UNESA Siapkan 1.098 Unit Komputer