•   Minggu, 15 Desember 2019
Surabaya

Armuji Usut Ijin Proyek RS Siloam

( words)
Ketua DPRD Surabaya Armuji mencurigai ada yang tidak beres, karena dilarang melihat langsung proyek basement RS Siloam.


“Ini perizinannya sulapan, jadi tim konstruksi dan struktur bangunan biasanya melakukan beberapa kali survey agar tidak terjadi insiden seperti ini. Kalau saya nilai, sampai terjadi seperti ini kan tidak wajar,”Armuji Ketua DPRD Surabaya
Ketua DPRD Kota Surabaya menduga ada indikasi permainan ijin proyek pembangunan perluasan basement RS Siloam di Jl Raya Gubeng. Dalam hal ini Armuji tidak menuduh, tetapi indikasi tersebut sudah bukan menjadi rahasia publik lagi di lingkungan Pemkot. Dirinya akan mengusut secara tuntas kasus tersebut, karena telah merugikan dan mencelakakan masyarakat Kota Surabaya.
Saat dirinya melakukan sidak di Rumah Sakit Siloam untuk melihat langsung kondisi dalam proyek tersebut, juga mencurigai ada hal yang tidak beres. Karena saat itu, dirinya tidak diperbolehkan melihat secara langsung kondisi proyek yang menyebabkan terputusnya akses utama wilayah timur Surabaya itu.
“Lah ini kan sudah terlihat, kenapa harus disegel. Ini pasti ada yang disembunyikan, kita resmi sidak dari DPRD,” tandas Armuji di lokasi amblesnya Jalan Raya Gubeng, Rabu (19/12) kemarin.
Terkait kejadian ini, DPRD Surabaya akan meminta klarifikasi dari kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas Pemkot, dan yang mengeluarkan izin. Ia juga mengatakan pembangunan proyek tersebut merupakan keteledoran Pemkot karena terlalu tergesa-gesa memberikan Izin Mendirikann Bangunan (IMB).
“Ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak pejabat Pemkot Surabaya. Ini harus diselidiki, ini bukan sekadar isu tapi sudah umum di kalangan Pemkot. Ini murni keteledoran, bukan faktor alam,” kata Armuji.
Ia menambahkan, adanya indikasi terlibatnya anak pejabat Pemkot, untuk diserahkan ke pihak Kepolisian terkait masalah perizinan. Selain itu Cak Ji juga memerintahkan Komisi C dan Komisi A untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kalau masalah kontruksi itu nanti Komisi C dan masalah perizinan itu nanti Komisi A. Kalau memang terbukti ada permainan anak pejabat, itu tugasnya polisi,” pungkasnya. (Adv/Alq)

Berita Populer