Armuji Siap Perjuangkan Gedung Baru BPN II

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Dalam melakukan sidak ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya di Jl. Krembangan Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendapat keluhan kendala dalam proses sertifikasi tanah. Salah satunya keterbatasan petugas kantor.

Misalnya, petugas yang mendata di lapangan cuma berjumlah dua orang. Jadi, dalam sehari mereka hanya bisa melakukan pendataan ke beberapa tempat saja. Terlebih dalam satu tempat membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Kepala BPN Surabaya II Wasis Suntoro juga mengatakan stafnya sering mengeluhkan perihal gedung BPN. Bangunan tua tersebut tak cukup mampu menampung seluruh warga yang datang untuk mengurus sertifikasi tanah. “Sehingga, seringkali kantor terasa penuh, sesak dan panas. Ruangan untuk staf juga kurang begitu memadai dari segi luasan serta fasilitasnya,” ungkap Wasis.

Secara pribadi, Wasis mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena tujuan utama ia menjabat hingga saat ini adalah untuk melayani masyarakat. “Tapi, jika ruangan kantor dibiarkan seperti ini, yang saya takutkan adalah dapat memicu tindakan yang kurang baik dari pihak dalam maupun luar. Jadi, fasilitas yang cukup bagi staf dan warga yang datang itu cukup krusial,” ujar dia.

Perihal gedung, Wasis memperkirakan setidaknya butuh lahan seluas 5.000 m2 dan bangunan 2.000 m2. Hal itu untuk menampung seluruh staf, masyarakat yang datang, dan lahan parkir yang mencukupi. Saat ini, karena keterbatasan lahan, bahkan lahan parkir meluber hingga ke jalan.

Wasis memastikan, tahun ini 2.763 berkas tersebut bakal selesai. Meskipun harus bekerja keras karena berbagai keterbatasan, Wasis akan mengusahakan semua urusan tuntas. “Tahun ini kami bakal selesaikan sertifikat warga yang mengikuti program SMS. Semoga diatas keterbatasan ini, kami bisa lancar memenuhi keinginan warga,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengatakan pihaknya cukup lama memantau kinerja BPN II. Menurutnya mereka cukup profesional dan cepat dalam menyelesaikan sertifikasi. Di beberapa kecamatan, BPN II menyelesaikan cukup banyak sertifikasi. Misalnya, di wilayah RW 5 Gadukan yang tanah beberapa warganya diukur dan diselesaikan dengan cepat.

“Makanya saya kesini, menanyakan secara langsung apa kendala BPN II. Padahal, biasanya cukup cepat dalam mengurus sertifikasi warga,” ungkapnya.

Politisi PDIP yang akrap disapa Cak Ji ini mencatat pernyataan Wasis sebagai jawaban yang bakal ia berikan pada warga yang bertanya. Kepada BPN II, ia berharap dapat segera memenuhi permintaan warga. Perihal gedung, menurut Cak Ji, harus diperhatikan oleh Pemkot karena menyangkut kinerja BPN II dan berimbas pada pelayanan masyarakat. Banyak gedung yang bisa dimanfaatkan pemkot untuk makin memaksimalkan pelayanan BPN II di tempat yang lebih baik.

“Mereka bisa menggunakan atau berpindah ke gedung lain. Tak perlu yang mewah, terpenting adalah fasilitasnya cukup bagi staf dan warga. Sehingga tak ada kepadatan antrian seperti ini karena kekurangan lahan dan ruangan yang sempit,” ungkapnya.

Cak Ji berharap, perhatian pemkot bisa dicurahkan pada BPN 2 yang merupakan pusat pengurusan masyarakat perihal tanah. Sehingga pelayanan juga bisa dimaksimalkan. (Adv/Alq)