Anggaran Rp229 M per Tahun Belum Sejahterahkan Petani

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 17 Jul 2019 22:58 WIB

Anggaran Rp229 M per Tahun Belum Sejahterahkan Petani

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merilis kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Mei 2019 hanya naik 1,06 persen dari 106,52 menjadi 107,66. Minimnya jumlah kenaikan ukuran taraf hidup kesejahteraan petani itu tidak sebanding dengan dana yang dikucurkan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim pada tahun 2018 sebesar Rp229 miliar. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Ahmad Firdaus Febrianto menilai, Pemprov Jatim, khususnya Dinas Pertanian Jatim belum maksimal dalam melakukan pemetaan kesejahteraan petani. Hal itu terlihat pada hasil panen padi yang masih jauh dari target swasembada pangan serta masih tingginya biaya produksi petani di Jatim. Sehingga membuat membuat lambatnya kenaikan NTP hanya mencapai 1,06 persen tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum melakukan pemetaan dan waktu musim tanam di petani Jawa Timur dengan baik. Tidak cuma padi, tapi juga pada tanaman holtikultura lainnya, papar Firdaus, Rabu (17/7/2019). Misalkan harga lombok yang beberapa waktu lalu harganya rendah sekali. Atau harga buah naga yang sempat hancur. Lalu bagaimana mengatasi sawah-sawah yang kering dan gagal panen. Itu semua kan bisa dipetakan dan melakukan antisipasi kongkrit, memang upaya-pemprov Jatim selama ini meski didukung anggaran besar, belum bisa dirasakan manfaatnya untuk petani secara significant, terangnya. Firdaus meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya tersebut. Agar kejadian tersebut tidak terulang pada musim tanam tahun depan. "Kalau saya menilai perlu dievaluasi. Kenapa anggaran besar hasilnya hanya seperti ini, kritiknya. Firdaus juga menyoroti minimnya pelatihan bagi petani untuk mengoperasikan alat pertanian. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk membeli Alat Mesin Pertanian (Alsintan) juga sangat besar. Selama ini, dari data di Komisi B DPRD Jatim, banyak petani yang akhirnya menyewa milik orang lain, karena mereka kurang paham untuk mengoperasikan alat tersebut. Bantuan alat terlalu banyak, dan belum tentu dipakai sama petani, karena mereka rata-rata tidak bisa mengoperasikan sehingga banyak yang sia-sia, ujar politisi Partai Gerindra yang mengaku rajin turun ke petani-petani di Lamongan dan Gresik ini. (rko)

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU