SURABAYA PAGI, Surabaya - Sejumlah Pimpinan Organisasi Kemasyarakatyan dan Pemuda (OKP) di Jawa Timur menggelar pertemuan untuk membahas dukungan terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Pertemuan yang diadakan di salah satu Cafe di Jl. Ketintang Surabaya tersebut dihadiri oleh 20 pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda di Jawa Timur. yang peduli terhadap kelanjutan proses memajukan demokrasi di Indonesia. “Kita akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap secara bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar Pilkada di masa pandemi ini,” ungkap Yudi Adianto Salim Koordinator Aliansi.
Baca Juga: Gibran Absen di Otoda 2024 Surabaya, Mendagri Tito Bocorkan Alasannya
Pemuda yang akrab dipanggil Adi ini mengatakan melalui ruang diskusi-diskusi via jaringan (daring) OKP yang tergabung ini menyepakati beberapa poin yang menjadi pertimbangan, sehingga pada pertemuan yang berlangsung saat ini 20 OKP telah sepakat dan kemudian memberikan pernyataan sikap dukungan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.
“Kami yakin pemerintah akan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan dalam Menyelenggarakan pilkada.”katanya.
Adi melanjutkan, pihaknya mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak saat berinteraksi, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan handsanitiser dan menyemprotkan disinfektan secara berkala.
“Bukan hanya itu, 20 OKP ini juga mendukung pemerintah daerah kabupaten/kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Dan bersikap tegas terhadap siapapun yang tidak patuh,” terangnya.
Selain itu pihakanya menegaskan akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah,
Baca Juga: Prabowo tak Nyatakan Jamin Kebebasan Pers, Cuma Pengetahuan
DPR, dan KPU untuk tegas dalam menerapakan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah.
“Kampanye tersebut harusnya diganti dengan model virtual atau dalam jaringan (daring) melalui konferensi video. Selain itu, untuk zona hijau diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan,” terang Adi Sekjen Jatim Institute.
Adi menambahkan melihat kondisi terkini dimana Provinsi Jawa Timur merupakan daerah terbanyak kedua terpapar kasus positif penyebaran Covid-19 setelah DKI Jakarta, pihaknya meminta Pemerintah tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan Pilkada 2020.
Baca Juga: SK Kwarda Jatim Terbit, Semangat Baru Bagi Pramuka Jawa Timur
“Oleh karenanya, masyarakat yang terlibat sebagai Pemilih juga Petugas Penyelenggara Pemilu diharapkan untuk DISIPLIN menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penularan Covid-19,”tegas Adi.
Ia menjelaskan keduapuluh OKP di Jawa Timur tersebut juga berkomitmen untuk mengawal Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas demi tegaknya demokrasi, menjalankan protokol kesehatan agar terciptanya keselamatan bagi para pemilih dan Petugas Penyelenggara Pemilu.
Demikian Pernyataan Sikap dan dukungan untuk menjadi bahan, dan pertimbangan Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu dan demi tegaknya kedaulatan demokrasi yang menjamin kesehatan dan keselamatan pemilih juga petugas penyelenggara Pemilu.Alq
Editor : Mariana Setiawati
