Adies Kadir akan Perjuangkan Pelepasan Surat Ijo Gratis

Senin, 08 Apr 2019 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Salah satu problem yang dihadapi masyarakat Surabaya adalah persoalan surat ijo yang hingga hari ini belum ada titik temu. Adies Kadir, sebagai anggota Komisi III DPR RI ini terus mengupayakan ke pemerintah pusat agar presiden mengeluarkan kebijakan pelepasan surat ijo secara gratis. "Presiden Jokowi harus mendengar suara masyarakat Surabaya yang telah menempati lahan surat Ijo hingga puluhan tahun bahkan sampai ke anak-cucu. Tetapi masih harus membayar sewa sampai hari ini," ujar caleg DPR RI dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo nomer urut 1 dari Partai Golkar ini, kemarin. Adies sangat berharap presiden bisa melakukan hal sama kepada puluhan ribu pemilik surat ijo di Surabaya yang hanya satu-satunya di Indonesia. "Seperti sertifikasi tanah secara gratis yang menjadi program Presiden Jokowi, program tersebut sangat membantu masyarakat di tingkat bawah dalam memiliki sertifikat tanah," sambung Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI ini. Mirisnya lagi, lanjut Adies, apabila mengajukan pelepasan harus membeli dengan membayar lagi seperti tanah baru. Untuk itu, politisi yang duduk sebagai Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI terus memperjuangkan untuk pemerintah melepaskan tanah surat ijo. Kalaupun harus membayar, ada kebijakan untuk keringanan karena masyarakat surabaya sangat membutuhkan hak milik atas tanah itu. Saya bersama dengan tokoh-tokoh surat Ijo terus melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan surat Ijo. Bahkan sudah beberapa kali bertemu di Komisi II DPR RI juga dihadiri pihak BPN. Yang pasti saya akan terus mengupayakan agar surat Ijo ini bisa dilepas secara gratis, agar masyarakat Surabaya mendapatkan haknya secara gratis seperti program sertifikasi tanah, ujar politisi yang juga menjabat Wakil Ketua membidangi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. Adies Kadir menambahkan program Sertifikasi tanah secara gratis merupakan Program presiden jokowi yang sudah jelas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai ke tingkat bawah. Dengan adanya program tersebut, presiden membuka kran sebesar-besarnya untuk melepas hak-hak tanah masyarakat. Ddiharapkan, Presiden Jokowi juga bisa memberlakukan itu pada pemegang surat ijo. Jika presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pelepasan surat Ijo secara gratis, saya pastikan kebijakan tersebut akan mendapat apresiasi besar dari 46.811 masyarakat Surabaya pemegang surat Ijo. Dikarenakan selama puluhan tahun pemegang surat Ijo ini hidup dengan ketidakpastian, tinggal di atas lahan tanpa memiliki hak kepemilikan atas lahannya, pungkas Sekjen DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini. n */ref/daf

Editor : Redaksi

Tag :